POSKOTA.CO.ID - Di Indonesia, komika sering dianggap sebagai penghibur semata. Namun, sejarah mencatat bahwa komedi juga bisa menjadi medium kritik sosial.
Pada Kamis, 28 Agustus 2025, Kemal Palevi komika berusia 36 tahun menjadi pusat perhatian setelah menyuarakan keresahannya terkait kondisi politik dan sosial negeri ini.
Tidak seperti biasanya yang membalut kritik dengan humor, kali ini Kemal tampil lugas, bahkan getir. Kritiknya terasa seperti suara rakyat kecil yang lelah, pasrah, tetapi tetap ingin didengar.
Baca Juga: Uji Coba Teknologi PLIS Resmi Dimulai di Transjakarta, Begini Harapan Warga Bekasi–Jakarta
Pemerintah Dinilai Semena-Mena
Kemal membuka komentarnya dengan kalimat menohok:
“Karena mereka tahu kita enggak bisa ngapa-ngapain. Kita itu dibungkam.”
Pernyataan ini mencerminkan rasa frustasi masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak pernah sampai. Menurut Kemal, para politisi seolah tidak khawatir terhadap konsekuensi dari tindakannya, sebab mereka yakin rakyat tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merusak karier politik.
Kritik ini adalah simbol bahwa rakyat ingin didengar, tetapi ruang partisipasi publik kerap terasa sempit. Ada jarak emosional yang semakin jauh antara rakyat dan penguasa.
Cancel Culture yang Mandek di Indonesia
Kemal juga menyoroti bahwa fenomena cancel culture tidak benar-benar berjalan di Indonesia. Politisi yang pernah terjerat kasus hukum bisa dengan mudah kembali mencalonkan diri lima tahun kemudian.
“Mereka tahu kita itu rakyat pelupa sama kasus-kasus mereka. Lebih tepatnya bukan lupa sih,” katanya.
Pernyataan ini menyinggung budaya memaafkan sekaligus melupakan yang sering melekat pada masyarakat Indonesia. Ada dilema apakah melupakan adalah tanda pemaafan yang tulus, atau justru bentuk pasrah karena tak ada kuasa melawan sistem?
Isu Publik yang Dialihkan
Kemal menyindir cara isu publik kerap digeser dengan kasus baru. Ia mencontohkan bagaimana publik teralihkan oleh skandal besar lain, sementara di balik layar, hukuman narapidana korupsi bisa dipangkas karena momentum perayaan nasional.
Pada HUT RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana besar, termasuk Hasto Kristiyanto (kasus korupsi) dan Yulius Paonganan (kasus ITE).
Kemal menggambarkan hal ini dengan satire:
“Tahu-tahu ada koruptor yang balik ke parpol mereka atau balik lagi ke pemerintahan.”
Hal ini menimbulkan keputusasaan. Ketika keadilan seakan bisa dinegosiasikan, bagaimana nasib mereka yang tidak punya kuasa?
Rakyat yang Hanya Bisa Bertahan
Di tengah kondisi tersebut, Kemal memberikan saran satir: rakyat sebaiknya hanya berusaha bertahan dari hari ke hari.
“Karena memang jadi rakyat di negara ini itu serba salah gitu.”
Pernyataan ini mengandung nuansa ironi. Hidup sebagai rakyat biasa di Indonesia kerap dirasakan seperti “berjuang untuk bertahan”, bukan “berjuang untuk maju.” Kondisi ini sangatlah miris, sebab ketika kesulitan menjadi hal yang normal, bertahan hidup saja sudah dianggap pencapaian.
Risiko Menyuarakan Aspirasi
Kemal juga menyinggung risiko yang dihadapi warga saat menyampaikan aspirasi di jalan.
“Begitu kita turun ke jalan, kita menyampaikan aspirasi lewat demo, eh pemerintahnya WFH.”
Sindiran ini menyoroti jurang komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Demonstrasi mahasiswa dan buruh sering dianggap anarkis, bahkan dibilang sebagai bukti kualitas SDM yang rendah. Padahal, demo adalah salah satu bentuk aspirasi demokrasi yang sah.
Hal ini membuat rakyat gamang menyuarakan aspirasi dianggap salah, diam saja pun tetap menderita.
Kasus Kuota Haji dan Korupsi yang Tak Pernah Usai
Kemal menutup kritiknya dengan menyentil kasus korupsi kuota haji.
“Boro-boro takut dosa korupsi. Sama dosa korupsi kuota haji aja mereka enggak takut.”
Kritik ini menohok karena menyentuh aspek spiritual ibadah haji adalah sesuatu yang sakral bagi umat Islam, namun masih bisa menjadi lahan korupsi. Dari sudut pandang manusia, hal ini melukai nurani rakyat yang menempatkan haji sebagai puncak kesucian.
Menariknya, komentar Kemal justru memantik reaksi beragam dari warganet. Banyak yang kaget karena ia menyampaikan kritik serius tanpa punchline khas komedi.
“Udah ditungguin sampai ujung, kirain ada punchline-nya.”
“Omongan lo sama ama yang di pikiran saya. Uda pasrah aja.”
“Terus speak up bang @kemalpalevi.”
Respon ini menunjukkan bahwa suara Kemal dianggap mewakili keresahan banyak orang. Komika yang biasanya jadi penghibur kini menjelma menjadi corong suara rakyat.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Jangan Pamer Kemewahan
Ketika Satire Menjadi Cermin Sosial
Dari sisi kemanusiaan, Kritik Kemal Palevi bisa dilihat sebagai cermin sosial. Ia bukan hanya berbicara sebagai komika, tetapi sebagai warga negara yang merasakan ketidakadilan. Kritiknya mencerminkan beberapa hal penting:
- Kejenuhan publik terhadap praktik politik yang berulang.
- Kesenjangan kekuasaan antara rakyat dan penguasa.
- Budaya melupakan yang memperparah siklus korupsi.
- Kerinduan rakyat akan keadilan yang nyata, bukan hanya jargon.
Komika seperti Kemal berperan penting dalam menyuarakan hal-hal yang jarang diucapkan tokoh publik lain. Dengan medium satire, pesan yang disampaikan bisa lebih mengena, sekalipun kali ini ia memilih nada serius.
Kritik Kemal Palevi bukan sekadar luapan emosi pribadi. Ia adalah representasi dari keresahan rakyat yang merasa hak-haknya dikebiri, aspirasinya diabaikan, dan suaranya dibungkam.
Meski terkesan getir, kritik tersebut justru menghadirkan harapan baru: bahwa suara rakyat, sekecil apapun, tetap penting untuk digaungkan.
Pada akhirnya, kritik sosial dari seorang komika membuktikan satu hal kebenaran bisa datang dari siapa saja, bahkan dari panggung komedi. Dan mungkin, justru karena datang dari hati yang jujur, kritik itu terasa lebih menyentuh.