POSKOTA.CO.ID - Massa buruh dari berbagai daerah siap demo menuju di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Aksi besar-besaran ini diperkirakan dihadiri sekitar 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Jakarta.
Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai provinsi dan kota industri besar.
Demo buruh 28 Agustus 2025 disebut akan berlangsung serentak di 38 provinsi, termasuk di Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, hingga Gorontalo.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @kspi_citu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan aksi nasional dengan tajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Aksi demo tersebut diinisiasi Partai Buruh dan KSPI dengan melibatkan puluhan ribu pekerja dari berbagai sektor industri.
Lantas, lewat mana saja massa aksi yang akan demo ke DPR RI pada 28 Agustus 2025? Cek selengkapnya berikut ini.
Baca Juga: Lokasi dan Agenda Demo Buruh 28 Agustus 2025, Simak Daftar Tuntutannya!
Rute Aksi Demo 28 Agustus 2025 Lewat Mana Saja?
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, membeberkan jalur pergerakan massa buruh dari sejumlah daerah penyangga menuju ibu kota.
- Dari Cikarang, massa akan masuk melalui jalan tol.
- Dari Cikupa-Balaraja, massa juga menggunakan jalur tol.
- Dari Bogor-Depok, massa akan melintas melalui Jalan Raya Bogor.
- Dari Pulo Gadung-Sunter, massa bergerak lewat jalur biasa menuju arah DPR RI.
Pergerakan massa dari empat penjuru ini diperkirakan mulai memadati jalanan ibu kota sejak pagi hari.
Ribuan buruh itu nantinya akan berkumpul di dua titik utama, yakni kawasan Senayan dan area sekitar Monas.
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Saat Aksi Demo 28 Agustus di Gedung DPR RI dan Istana Merdeka
Daftar Tuntutan Demo Buruh
Dalam aksinya, massa buruh membawa enam tuntutan besar yang akan disampaikan di depan DPR RI, antara lain yakni.
- Menghapus sistem outsourcing pada pekerjaan inti, termasuk di BUMN.
- Menolak kebijakan upah murah dan menuntut hak atas upah layak.
- Mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, sesuai formula MK terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Menuntut pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 yang dianggap melegalkan outsourcing secara luas.
- Mendesak pemerintah menghentikan gelombang PHK dan membentuk Satgas PHK Nasional.
- Menjalankan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan serta menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT.