KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - DPR RI meminta pemerintah mewaspadai fenomena harga beras semakin mahal saat cadangan di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 4,2 ton.
"Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada," kata Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Agustus 2025.
Firman menilai, kenaikan harga pangan pokok dapat melahirkan tiga krisis sekaligus, yakni ekonomi memicu inflasi, melemahkan daya beli, dan memperburuk ekonomi.
Kemudian, krisis politik disebabkan kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes, demonstrasi, hingga potensi ketidakpuasan publik terhadap Pemerintah.
Baca Juga: Harga Beras di Jakarta Naik Bertahap
"Ketiga, krisis kepercayaan pada kasus kenaikan harga pangan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan lembaga ekonomi," ucap Politikus Partai Golkar tersebut.
Ia mencontohkan negara seperti Haiti, Venezuela, Somalia, Suriah, Tunisia, hingga Mesir bisa bergejolak oleh krisis ekonomi-politik yang berujung kepada perubahan rezim. Maka, Firman meminta pemerintah bersungguh-sungguh menjaga harga pangan, termasuk beras.
"Sejarah dunia menunjukkan, krisis pangan bisa memicu domino runtuhnya Pemerintahan. Karena itu harga pangan harus dijaga," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, langkah strategis harus diambil, seperti penyaluran subsidi langsung kepada masyarakat miskin supaya tetap membeli kebutuhan pokok. Kemudian juga memperketat pengawasan harga di pasar.
Baca Juga: Tunjangan Beras DPR RI Sampai Rp12 Juta, Ariel Tatum Berikan Komentar Menohok
"Itu dilakukan guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga dan meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga beras tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi bisa memicu gelombang protes publik. Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 menjadi contoh.
"Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu," katanya.
Sementara itu, ia juga menegaskan kebijakan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas di periode baru ini.