JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Rabu, 20 Agustus 2025.
Gubernur Jakarta periode 2014-2017 itu, menyampaikan, pertemuannya dengan Pramono untuk membahas beberapa topik utama, salah satunya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kita ngomong banyak hal lah. Termasuk soal PBB," ucap Ahok kepada awak media.
Selain itu, Ahok turut menyinggung terkait polemik PBB ini yang sering kali muncul saat kepemimpinannya dulu.
Menurutnya, prinsip utama PBB tidak boleh melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"PBB kan orang suka bilang zaman ahok juga datang PBB. Jadi prinsip PBB kan tidak boleh melebihi NJOP. Jadi harga pasar NJOP kan gitu," kata Ahok.
Lantas, Ahok menegaskan bahwa kebijakan menaikan PBB pada masa pemerintahanya dulu dilakukan atas dasar ketimpangan antara harga jual tanah dengan NJOP.
"Jadi dulu kita naikkan karena harga jual sama NJOP itu terlalu jomplang jauh. Lalu kita sesuaikan. Kalau sekarang kan banyak sekali tanah-tanah dijual, harga NJOP ini kadang nggak laku," ujar Ahok.
Kendati demikian, Ahok menilai evaluasi perlu dilakukan agar beban masyarakat tetap proporsional. Dia bahkan, turut menyinggung kemungkinan adanya penurunan PBB di beberapa wilayah tertentu.
"Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Mungkin ada beberapa bagian tanah yang harus diturunkan PBB-nya. Ya kan? Terus kita juga mesti lihat," ungkap Ahok.
Politisi PDIP itu pun memberi contoh terkait sejumlah kampung di Jakarta yang memiliki harga jual tinggi, namun NJOP-nya masih rendah.
"Misalnya contoh di beberapa daerah kampung memang harga jualnya tinggi, NJOP-nya masih kecil. Itu bisa disesuaikan nggak? Bisa, tapi ya kasih gratis gitu. Ya kita jual kan dari 1 sampai 2 miliar gratis. Nah itu harus dilakukan," kata Ahok.
Ahok menegaskan, pembahasan mengenai PBB ini juga turut diutarakan langsung kepada Gubernur Pramono. Bahkan, dia mendorong agar hal yang dilakukan itu turut diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: DPRD Ingatkan Pemprov Jakarta Macet-Banjir Masih jadi Persoalan Serius
"Nah itu kita diskusi soal PBB lah. Nah itu disampaikan juga kepada Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur bisa disampaikan kepada Pak Presiden juga. Kan dekat kan?" ucapnya.
Selain PBB, Ahok mengatakan, juga membahas mengenai sistem parkir dan rencana penerapan voucher digital di Jakarta.
"Jadi Pak Pram, kita mungkin 2-3 bulan kita diskusi lah. Terus soal parkir, terus soal sistem voucher. Sekarang lagi tren nih global nih," ungkap Ahok.
Ahok menyampaikan bahwa sistem itu nantinya dapat dikembangkan oleh Bank Jakarta dengan integrasi berbagai layanan, termasuk transportasi.
"Nanti orang mau sistem naik bus, voucher ada digital. Bayar PB1 ada voucher. Nanti ada mungkin hadiah gitu," kata Ahok.
"Nah itu mesti dirumuskan untuk dilakukan oleh Bank Jakarta. Karena kita pengen juga ada Jakartawan gitu kan. Nah itu mau kita, Pak Pram pengen supaya ditingkatkan," lanjutnya. (cr-4)