JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – DPRD DKI Jakarta menilai program Manggarai Bersholawat yang diinisiasi Gubernur Jakarta Pramono Anung merupakan langkah positif untuk pembinaan moral generasi muda.
Namun, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan tidak ada satu program pun yang bisa berdiri sendiri untuk menghentikan tawuran.
“Peristiwa di Manggarai hanyalah puncak dari persoalan sosial dan ekonomi yang lebih mendasar—mulai dari minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif bagi remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan,” ujar Mujiyono, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Baca Juga: Pramono Anung Duga Tawuran Manggarai Sengaja Diviralkan untuk Konten
Ia menekankan penanganan tawuran harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar meredam gejala. Mujiyono pun mendorong agar pos pantau di wilayah rawan tawuran beroperasi penuh.
“Untuk mencegah eskalasi konflik, saya mendukung agar Pos Pantau di Manggarai maupun di wilayah rawan tawuran lainnya beroperasi selama 24 jam,” kata Mujiyono.
Menurutnya, tawuran bisa pecah kapan saja, terutama pada jam rawan malam hingga subuh.
“Pemprov Jakarta perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna memastikan kegiatan piket berjalan optimal,” ujarnya.
Mujiyono menilai kehadiran personel siaga terbukti mempercepat respons sehingga bentrokan bisa dicegah sebelum meluas.
“Selama ini, pos pantau telah efektif melerai tawuran karena petugas di lokasi kerap menjadi pihak pertama yang memisahkan massa dan meminimalkan korban,” katanya.
Ia juga menyebut program Manggarai Bersholawat sebaiknya diintegrasikan dengan langkah strategis lain seperti pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: 2 Remaja Diduga Hendak Tawuran Ditembak Polisi, Propam Periksa Penembak
“Bahkan, jika diperlukan, mencontoh praktik di Jawa Barat, pelaku tawuran dapat diberikan pembinaan disiplin di barak militer untuk membentuk mental yang tangguh, terarah, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Mujiyono mengungkapkan tawuran antarwarga yang sering terjadi di Manggarai berawal dari tawuran antarsekolah dengan pelaku yang umumnya masih berusia sekolah.
“Karena itu, pembinaan sejak dini menjadi kunci pencegahan. Anak-anak yang berisiko terlibat tawuran perlu diarahkan melalui program pembentukan disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab, termasuk melalui pelatihan di lembaga pendidikan militer,” ucap Mujiyono.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan, pencegahan tawuran membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Seperti, Dinas Pendidikan, BUMN/BUMD, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, sekolah, dan keluarga harus bersatu dalam satu barisan. Dengan tujuan yang sama: menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari tawuran,” kata Mujiyono.
Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD DKI Jakarta berencana mendorong evaluasi menyeluruh atas seluruh program pencegahan tawuran yang digagas Pemprov.
“Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar penguatan kebijakan daerah, termasuk penetapan alokasi anggaran khusus untuk pencegahan tawuran, demi terciptanya Jakarta yang lebih aman, damai, dan ramah bagi generasi muda,” pungkasnya. (cr-4)