Rifqinizamy mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
“Apapun kebijakan yang ingin diambil, sedapat mungkin pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada rakyatnya,” kata dia.
"Kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap bupati. Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, cek and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik,” ujarnya.
