JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Elva Farhi Qalbina menilai rencana penerapan layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025, sebagai langkah progresif untuk memberikan ruang insklusif bagi masyarakat.
Elva menyebutkan, kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 yang mewajibkan keberadaan psikolog klinis sebagai bagian dari tenaga kesehatan di puskesmas.
"Kita tahu bahwa tantangan kesehatan mental di Jakarta semakin kompleks, apalagi pascapandemi dan di tengah tekanan hidup masyarakat perkotaan yang tinggi," ujar Elva kepada Poskota, Minggu, 10 Agustus 2025.
Menurut Elva, layanan kesehatan mental akan lebih mudah diakses dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang mahal.
Baca Juga: Pengamat Puji Penerapan Layanan Psikologi di Puskesmas Jakarta
"Dengan adanya psikolog klinis di setiap puskesmas, layanan kesehatan mental akan menjadi lebih mudah diakses, lebih cepat, dan tidak lagi dianggap sesuatu yang eksklusif atau mahal," ucapnya.
Namun, ia menyebutkan, pentingnya persiapan matang dalam implementasi kebijakan ini, mulai pemenuhan tenaga psikolog klinis yang kompeten hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
"Jangan sampai program ini hanya sebatas memenuhi kewajiban regulasi, tetapi tidak optimal dalam pelaksanaannya di lapangan," tuturnya.
Dinkes Jakarta pun didorong memastikan pemerataan kualitas layanan, baik di pusat kota maupun di wilayah kepulauan dan pinggiran, mulai puskesmas kecamatan hingga puskesmas pembantu di kelurahan.
Baca Juga: Banyak Pasien Batuk-Pilek Berobat ke Puskesmas Palmerah: Faktor Cuaca Berpengaruh
"Kami juga berharap Pemprov DKI dapat memastikan pemerataan kualitas layanan, baik di pusat kota maupun di wilayah kepulauan dan pinggiran, mulai dari puskesmas kecamatan dan puskesmas pembantu di kelurahan," katanya.
