Baca Juga: Guru Non-ASN Harap Siapkan 5 Dokumen Ini untuk Pencairan Bantuan Insentif dari Kemendikdasmen
Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono menyatakan, Diskominfotik DKI Jakarta harus memiliki konsep yang jelas terkait grand design tersebut. Tidak hanya memaparkan jumlah kebutuhan 70 ribu CCTV yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Hal itu diungapkan Alia usai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/8).
"Fungsinya untuk apa, titik penempatannya bagaimana. Di negara lain, CCTV bahkan bisa mengenali wajah, jenis kelamin, hingga estimasi usia. Jadi, harus lebih jelas aja konsepnya lokasi titik CCTV-nya dan penggunaannya buat apa," ujar Alia di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: 14.000 Rumah Tidak Layak Huni di Bogor Diperbaiki
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Diskominfotik DKI Jakarta menargetkan pemasangan sebanyak 1.494 CCTV. Tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Pada 2025, telah terpasang sebanyak 2.998 CCTV. Kemudian pada Perubahan APBD 2025 terjadi penambahan sebanyak 454 CCTV.
Alia berharap, Diskominfotik dapat memperjelas tata letak pemasangan CCTV. Dengan begitu dapat membantu menentukan penggunaan dan kebutuhan warga.
"Harapannya, grand design ini cepat selesai supaya bisa mendukung program gubernur dan meningkatkan keamanan kota melalui koordinasi lintas SKPD," tandas Alia.
Baca Juga: Game Roblox Diusulkan Diblokir, Komdigi Wajibkan Verifikasi Usia Tiap Platform Digital
Sementara itu, Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan, sedang menyiapkan kajian pembangunan pusat data yang akan mengintegrasikan berbagai layanan digital kota. Termasuk grand design CCTV dan JakWifi.
"Kami sedang menyusun grand desain Jakarta Smart City, termasuk CCTV, wifi, dan infrastruktur digital lainnya," ungkap Budi.
