BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai wajar Bekasi disebut sebagai kota dengan pengeluaran transportasi tertinggi di Indonesia.
Hal ini ia sampaikan menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pengeluaran transportasi warga Bekasi bisa mencapai hampir Rp2 juta per orang per bulan.
“Menurut saya wajar itu. Bahkan mungkin lebih dari angka yang disebutkan. Sebenarnya itu data BPS tahun 2018, kalau sekarang pasti lebih dari itu,” kata Djoko saat dikonfirmasi, Senin, 4 Agustus 2025.
Djoko menilai, biaya transportasi tinggi menggambarkan kondisi nyata masyarakat Bekasi, terutama mereka yang bekerja di Jakarta. Dengan gaji Rp10 juta sekalipun, menurutnya, banyak yang masih kesulitan secara finansial.
Baca Juga: Biaya Transportasi Kian Mencekik, Warga Bekasi Bingung Antara Nabung Beli Motor atau Tetap Naik Umum
“Orang Bekasi yang bekerja di Jakarta dengan gaji Rp10 juta itu nggak cukup. Karena apa? Karena dia harus beli rumah dulu. Nah, beli rumah harus beli kendaraan. Kalau beli rumah saja tanpa kendaraan, ya sama saja,” tuturnya.
Ia menyayangkan kebijakan pembangunan permukiman saat ini yang tidak diiringi dengan penyediaan angkutan umum. Menurut Djoko, hal ini berbeda dengan era Orde Baru, di mana kawasan perumahan selalu dilengkapi layanan transportasi publik.
“Kesalahannya pemerintah sekarang itu kalau bangun perumahan tidak dilengkapi dengan layanan angkutan publik. Itu kata kuncinya. Di era Pak Soeharto, kalau bangun perumahan, pasti ada angkutan umum,” tuturnya.
Ia menambahkan, fenomena tingginya biaya transportasi ini bahkan bisa berdampak pada moral generasi muda.
Baca Juga: Cerita Pejuang Rupiah asal Bekasi, Kurang Piknik karena Gaji Habis untuk Transportasi
“Secara tidak langsung, negara itu mengajarkan anak muda itu korupsi karena terhimpit biaya hidup. Gajinya nggak sampai Rp10 juta, ya akhirnya nyari cara gimana pun biar bisa nutup pengeluaran bulanan,” katanya.
Ia menekankan, solusi penting adalah memastikan tersedianya angkutan umum hingga ke dalam kawasan perumahan.
“Intinya, Kota Bekasi itu harus dilayani angkutan umum. Sekarang memang sudah ada Transjabodetabek, sudah sampai Bekasi. Tapi apakah ada angkutan lanjutan dari halte ke dalam perumahan? Itu yang sering tidak ada,” ungkap Djoko.
Menurutnya, harga tiket KRL atau bus mungkin memang murah, tapi biaya akses menuju stasiun atau halte justru yang menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.
Baca Juga: Biaya Transportasi Bekasi Tertinggi se-Indonesia, Wali Kota Janji Tambah Angkutan Umum
“Naik kereta murah. Tapi ke stasiunnya mau naik apa? Karena nggak ada angkot masuk ke perumahan. Itu yang bikin biaya bertambah,” katanya. (CR-3)