BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi kompak memakai syal bertuliskan 'Save Palestina' sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan negara yang saat ini dijajah Israel.
Aksi para anggota DPRD Kota Bekasi mengenakan syal 'Save Palestina' itu, dilakukan saat menggelar rapat rapat pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 di Aula Lantai 3 Gedung DPRD pada Senin, 28 Juli 2025.
Atribut tersebut menjadi simbol solidaritas dan bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina, sekaligus menyampaikan pesan kemanusiaan dari Kota Bekasi untuk dunia internasional.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamil Syaikhu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dengan mengenakan syal solidaritas tersebut.
Baca Juga: Anak Aniaya Ibu Kandung, Anggota DPRD Kota Bekasi Sebut Faktor Ekonomi Jadi Pemicu
“Saat ini kondisi Palestina sedang mengalami kelaparan yang sangat akut karena ditutupnya gerbang masuk ke sana. Dan kenapa kita perlu membela Palestina? Karena bangsa Palestina adalah bangsa pertama yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, Kamil mengajak seluruh anggota dewan untuk ikut serta dalam upaya meringankan penderitaan masyarakat Palestina melalui berbagai bentuk dukungan.
Sementara itu, rapat DPRD dan Pemkot Bekasi terkait RPJMD 2025-2029, dimulai pukul 09.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, serta Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi.
Dalam rapat, turut hadir para anggota DPRD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Sekretaris Pansus 4 DPRD Kota Bekasi, Misbahuddin, menjelaskan bahwa RPJMD merupakan pedoman strategis dalam menyusun program-program pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD ini bertujuan menciptakan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan visi Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera.
Fokusnya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan semangat pembaruan agar Kota Bekasi lebih maju dari kondisi sebelumnya,” ujar Misbahuddin kepada wartawan.
Adapun agenda rapat mencakup penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pembacaan Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD, serta penugasan Badan Anggaran DPRD untuk membahas KUA-PPAS secara mendalam.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Desak Perubahan Perda Perlindungan Anak
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, serta pembacaan Rancangan Keputusan DPRD terkait penganggaran dan pembahasan program kerja tahun berikutnya.
“Melalui RPJMD, pemerintah daerah akan memiliki acuan dalam menyusun program pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” tambahnya.
RPJMD juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas program secara berkala, sehingga memungkinkan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara tepat sasaran.
“Dokumen ini harus dimatangkan secara menyeluruh agar mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Bekasi ke depan. Perencanaan yang baik adalah kunci pembangunan yang terarah dan berdampak nyata bagi warga,” tegas Misbahuddin.
Dengan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkot, arah pembangunan Kota Bekasi ke depan diharapkan lebih terstruktur, menyeluruh, dan menyentuh kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan. (CR-3)