POSKOTA.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan keputusan pemerintah untuk tidak menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80 di Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu spekulasi publik terkait masa depan proyek tersebut.
“Saya kira salah satu isu politik yang selalu menarik didiskusikan itu adalah soal masa depan IKN. Sekalipun IKN itu sudah kita lihat secara saksama, sudah ada undang-undang khusus yang terkait dengan IKN. Tapi sekali lagi, masa depan IKN selalu dispekulasikan,” kata Adi Prayitno, dikutip dari kanal YouTube miliknya.
Menurut Adi, alasan utama perayaan HUT RI ke-80 tetap dilaksanakan di Jakarta berkaitan dengan efisiensi anggaran.
“Ketika Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang paling utama dilakukan itu adalah efisiensi di semua bidang dan di semua kementerian. Kalau kita bisa membayangkan HUT RI ke-80 dilaksanakan di IKN, ini tentu akan menghabiskan dana yang cukup luar biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun upacara tidak dilaksanakan di IKN, esensi perayaan kemerdekaan tetap sama.
“Secara prinsip, apakah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 mau di IKN ataupun di Jakarta, secara prinsip dan secara substansi itu sama saja. Yang paling utama bagaimana upacara kemerdekaan Indonesia itu hikmat dan membuat kita merefleksikan bangsa yang besar,” katanya.
Adi menilai faktor kesiapan infrastruktur juga menjadi alasan kuat.
“Mungkin sangat terkait dengan bagaimana infrastruktur dan fasilitas IKN yang belum sepenuhnya siap. Kalau kemudian dilakukan upacara di sana, bisa dibayangkan kalau elite-elite kunci berdatangan ke IKN tapi fasilitasnya tidak terlampau available, tidak terlampau memenuhi,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa meskipun pembangunan IKN terus berjalan, aktivitas pemerintahan perlu segera dipindahkan secara bertahap agar publik tidak terus mempertanyakan masa depan IKN.
“Kalau ini yang terjadi, tentu publik tidak akan lagi muncul pertanyaan-pertanyaan spekulatif,” katanya.
Baca Juga: Rincian Harta Kekayaan Prabowo Subianto Capai Rp2,06 Triliun Berdasarkan LHKPN Terbaru
Adi menyoroti usulan Fraksi Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN bersama beberapa kementerian terkait.
“Tujuannya adalah supaya IKN itu tidak terus dan melulu dipertanyakan bagaimana masa depannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kejelasan jadwal pemindahan pusat pemerintahan, misalnya dimulai tahun 2026 atau 2027.
“Kalau itu yang terjadi, ya saya kira ini akan mengamputasi semua persoalan yang terkait dengan masa depan IKN,” kata Adi.
Adi mengingatkan bahwa pembangunan IKN sudah menelan anggaran triliunan rupiah, dan biaya perawatan tahunannya diperkirakan mencapai Rp300 miliar.
“Jangan sampai fasilitas yang saat ini sedang dibangun menggunakan uang negara yang cukup fantastis, ratusan triliun, tapi itu tidak bisa digunakan hingga saat ini. Yang dikhawatirkan itu adalah mubazir,” tegasnya.
Menurut Adi, gonjang-ganjing terkait IKN lebih sering muncul di publik dibandingkan progres nyata di lapangan.
“Bicara tentang IKN, gonjang-ganjingnya sangat kuat dibandingkan dengan yang lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung laporan mengenai aktivitas ilegal seperti prostitusi dan pertambangan ilegal di kawasan IKN. “Itu kan mencoreng nama baik IKN sebagai salah satu calon ibu kota pemerintahan Nusantara di masa-masa yang akan datang,” katanya.
Baca Juga: Tarif Trump Jadi 19 Persen, Prabowo Subianto Belum Puas: Kalau Puas Ya Nol Persen
Adi menekankan perlunya langkah konkret agar spekulasi publik mereda.
“Mungkin mulai tahun depan sudah mulai harus dipikirkan rapat-rapat kementerian misalnya ada di IKN, rapat-rapat kabinet terbatas juga mulai ada di IKN. Kalau itu yang terjadi, maka publik saya kira akan tutup buku dan meyakini bahwa IKN itu adalah sebuah ibu kota yang memang secara gradual sudah mulai dioperasionalisasikan,” ujarnya.