POSKOTA.CO.ID - Pesta pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, berakhir ricuh.
Acara yang digelar secara meriah untuk masyarakat, di Lapangan Otto Iskandar Dinata, Garut, memakan korban jiwa, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden berdesakan saat pintu pendopo dibuka untuk pesta rakyat.
Berdasarkan data yang dihimpun, tiga korban meninggal dunia terdiri dari dua warga sipil dan satu anggota kepolisian.
Dua korban sipil adalah Vania Aprilia (8), warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, dan Dewi Jubaedah (61).
Sementara korban ketiga adalah Bripka Cecep Saeful Bahri (39), seorang anggota kepolisian yang tengah bertugas mengamankan area pesta rakyat.
Jenazah Vania dan Dewi kini berada di ruang jenazah RSUD dr. Slamet, Garut, sedangkan jenazah Bripka Cecep Saeful Bahri berada di RS Guntur milik TNI AD.
Kronologi Singkat Kejadian
Insiden bermula ketika warga yang ingin menghadiri pesta rakyat dan makan gratis mulai memadati area pendopo.
Saat pintu masuk pendopo dibuka, massa yang membludak berdesakan untuk masuk, sehingga menyebabkan beberapa orang terjatuh dan terinjak-injak.
Bripka Cecep, yang saat itu sedang mengatur kerumunan, sempat membantu mengendalikan situasi.
Namun, setelah suasana mereda, ia pingsan dan tak sadarkan diri. Nyawa Cecep tidak tertolong meski sempat mendapat perawatan.
Baca Juga: Ada 14 Tambang Ilegal di Bandung Barat, Dedi Mulyadi Desak Bupati Jeje Bertindak Tegas
Apa Saja Santunan Korban Pernikahan Anak Dedi Mulyadi?
Sebagai bentuk empati dan tanggung jawab moral, Dedi Mulyadi langsung memerintahkan stafnya untuk memberikan santunan sebesar Rp150 juta kepada masing-masing keluarga korban.
“Saya sudah minta staf saya untuk menyerahkan santunan Rp150 juta per keluarga. Ini bentuk empati dan penghormatan saya sebagai gubernur terhadap warganya,” ungkap Dedi Mulyadi, dikutip dari Poskota.co.id.
Dedi mengaku tidak mengetahui detail teknis acara pesta rakyat tersebut karena hanya dijadwalkan menghadiri pentas seni pada malam harinya.
Ia juga menegaskan, sebagai pemimpin daerah merasa memiliki kewajiban moral untuk hadir dan menuntaskan persoalan ini.
“Seorang gubernur harus hadir dan menyelesaikan persoalan seperti ini dengan baik, karena ini menyangkut nyawa warga. Ini adalah musibah yang tidak diharapkan terjadi,” tuturnya.
