BANTAR GEBANG, POSKOTA.CO.ID - Aksi unjuk rasa puluhan warga Bantar Gebang di depan fasilitas RDF UPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, mendapat tanggapan dari Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Agung Pujo Winarko.
Agung memastikan, warga sekitar akan diprioritaskan dalam rekrutmen pegawai, tetapi proses seleksi tetap dilakukan secara profesional.
“Memang aksi hari ini terkait keinginan warga sekitar untuk bisa bekerja di UPST Bantar Gebang. Dan memang untuk saat ini kami belum pernah ada pembukaan penerimaan pegawai lagi,” kata Agung kepada awak media, Rabu, 16 Juli 2025.
Ia menjelaskan, belum ada rekrutmen besar-besaran, karena sistem Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Jakarta baru saja dibuka kembali oleh Guubernur Jakarta. Dari kuota yang diberikan, pihaknya telah mengantongi 37 formasi dan akan memprioritaskan warga Bantar Gebang.
Baca Juga: Unjuk Rasa RDF di Bantar Gebang Bekasi, Warga Minta Prioritaskan Pekerja Lokal
“Dari 37 porsi yang diberi pemprov, kami sepakat akan memprioritaskan warga sekitar. Bahkan dalam pengumuman penerimaan PJLP juga sudah kami cantumkan bahwa prioritas adalah warga lokal,” ujarnya.
Agung menegaskan, seleksi tetap mengedepankan profesionalitas. Setiap pelamar harus memenuhi kriteria sesuai jabatan yang dilamar, misalkan posisi operator alat berat atau sekuriti, pelamar wajib memiliki sertifikasi pendukung.
“Kita tetap seleksi secara profesional. Misalnya mau jadi operator alat berat tapi enggak punya sertifikat, ya enggak bisa kita terima. Tapi selama memenuhi syarat, kita utamakan warga sekitar,” ucap dia.
Ia juga menanggapi keluhan warga terkait mantan pekerja uji coba RDF yang diberhentikan. Menurutnya, RDF masih dalam tahap konstruksi dan uji coba sejak 2022, perekrutan dilakukan oleh kontraktor dan bukan oleh pihak UPST.
Baca Juga: Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Dorong Optimalisasi RDF Rorotan
“Itu kontraktor yang cari SDM-nya sendiri, kontrak harian. Jadi tidak ada janji dari pihak UPST bahwa mereka akan otomatis diterima setelah RDF beroperasi,” tuturnya.
DLH berjanji akan membentuk forum verifikasi bersama antara pihak kelurahan, camat, dan UPST untuk memastikan peserta rekrutmen benar-benar warga Bantar Gebang.
“Kita akan klarifikasi langsung dengan lurah dan camat. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku warga sini tapi bukan,” ucapnya.
Sebelumnya, warga dari berbagai kelurahan, seperti Ciketing Udik, Cikiwul, dan Sumur Batu menuntut penghapusan sistem rekrutmen online dan mendesak agar perekrutan dilakukan secara langsung lewat tokoh masyarakat setempat. Mereka juga mengancam akan menutup RDF jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. (CR-3)