POSKOTA.CO.ID – Perdebatan publik mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia kembali mencuat seiring meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.
Isu ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah pejabat dan pengamat, yang menyoroti paradoks mencolok antara kehidupan rakyat biasa dengan kalangan elit.
Pengamat politik Adi Prayitno dalam pernyataannya menyatakan, perbedaan pendapat soal apakah Indonesia sedang mengalami krisis lapangan kerja menunjukkan adanya jurang persepsi yang cukup lebar di masyarakat.
“Ada yang bilang memang betul sulit mencari pekerjaan, ada juga yang membantah karena katanya tersedia begitu banyak lapangan pekerjaan,” ujar Adi.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Diminta Gibran Petakan Titik Banjir di Kali Angke
Pihak yang mendukung adanya kesulitan mencari pekerjaan kerap mengacu pada tingginya angka PHK yang tersebar luas di berbagai sektor.
“Pemberitaan soal PHK itu cukup masif dan terjadi di mana-mana. Bukan hanya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu,” lanjutnya.
Salah satu indikator yang dikutip adalah pernyataan seorang wakil menteri yang menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan bekerja di luar negeri guna mengurangi angka pengangguran.
Namun, sejumlah pejabat di lingkaran kekuasaan menyebut bahwa dalam setahun terakhir, terdapat 3,6 juta lapangan kerja baru. Klaim tersebut, menurut Adi, “tidak terkonfirmasi secara konkret.” Ia mempertanyakan, “di mana tuh yang 3,6 juta pekerjaan yang dibuka di mana-mana?”
Baca Juga: Gibran Blusukan ke Karang Tengah Tangerang, Tinjau Lokasi Terdampak Banjir
Paradoks Sosial dan Elitisme
Lebih lanjut, Adi menggarisbawahi adanya ketimpangan antara rakyat biasa dan elit yang kerap kali merangkap jabatan.
“Gimana kita mau mengatakan bahwa di negara kita ini sulit pekerjaan, sementara pada saat yang bersamaan ada segelintir orang, jumlahnya tidak banyak, pekerjaannya berlipat ganda?” ujarnya.
Fenomena rangkap jabatan ini menurutnya bukan hanya memperlihatkan ketidakseimbangan distribusi pekerjaan, tapi juga menciptakan kesan bahwa hanya sedikit orang yang dianggap mampu menjabat posisi strategis.
“Seakan-akan kita krisis SDM. Seakan-akan yang mampu bekerja itu orangnya itu-itu saja,” kata Adi menanggapi dominasi pejabat yang memegang lebih dari satu posisi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tidak sensitif secara moral dan ekonomi, terutama di tengah kenyataan bahwa jutaan masyarakat masih berjuang mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 7,28 juta orang. Angka tersebut disebut sebagai “fakta yang tidak bisa habis dibantah” oleh Adi.
Isu Etika dan Profesionalisme
Rangkap jabatan memang tidak melanggar hukum positif atau konstitusi, namun Adi menyoroti aspek moral dan etika dari praktik tersebut.
“Konstitusi tidak dilanggar, hukum tidak ada yang mengharamkan rangkap jabatan. Tapi secara etik moral, secara ekonomi-politik ini tentu tidak sensitif,” jelasnya.
Baca Juga: Profil Tina Talisa Stafsus Gibran Dari Presenter TV ke Komisaris Pertamina Patra Niaga
Ia mempertanyakan kemampuan para pejabat yang memegang beberapa jabatan sekaligus untuk memberikan kontribusi maksimal, baik bagi negara maupun lembaga yang mereka wakili.
“Publik ingin mengatakan bahwa jangan sampai posisinya sebagai pejabat publik digaji menggunakan uang rakyat, tapi tidak bisa kerja maksimal karena begitu banyak kerjaan sampingan lainnya,” imbuhnya.
Bonus Demografi dan Harapan yang Tertahan
Dalam konteks bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, Adi menilai bahwa kesempatan bagi anak muda masih sangat terbatas akibat dominasi para pejabat lama yang masih aktif merangkap jabatan.
“Gimana ceritanya anak muda itu diberikan kesempatan tampil kalau posisi-posisi politik per hari ini itu banyak dirangkap jabatan?” ujarnya.
Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia dengan kapasitas dan kompetensi tinggi dari kalangan profesional. Namun peluang untuk tampil di panggung publik masih belum merata.