Baca Juga: Perbandingan Gaji PNS dan PPPK 2025 Terbaru: Siapa yang Lebih Besar? Cek Rinciannya
Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Hak PNS
Kebijakan FWA ini digulirkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara, seperti penghematan listrik dan operasional kantor. Namun, kinerja PNS tetap menjadi prioritas.
Setiawan Aswad, Kepala Bappelitbangda Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa WFA/WFH tidak mengurangi produktivitas pegawai.
"Justru dengan fleksibilitas ini, PNS bisa lebih optimal mengatur waktu kerja. Selama tugas diselesaikan dengan baik, tidak ada alasan untuk memotong gaji atau tunjangan," ujarnya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski gaji dan tunjangan tidak berubah, PNS diharapkan menjaga disiplin dan profesionalisme. Kemenpan RB akan memantau implementasi kebijakan ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
"Kami mendorong budaya kerja berbasis hasil (output-based). Fleksibilitas bukan berarti kendor dalam tanggung jawab," tambah Nanik.
Hal yang Perlu Diperhatikan
- Gaji dan tunjangan PNS tetap utuh meski bekerja WFA/WFH.
- Kinerja dan profesionalisme menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
- Efisiensi anggaran menjadi salah satu tujuan utama FWA.
Baca Juga: Aturan Baru Pencairan Pensiun PNS 2025: Wajib Lewat Kantor Pos Mulai Juli
Dengan aturan ini, PNS diharapkan dapat lebih produktif tanpa khawatir kehilangan hak finansial mereka. Apakah kebijakan ini akan berjalan mulus? Waktu yang akan menjawab.
Dengan kebijakan kerja fleksibel ini, PNS kini memiliki opsi untuk mengatur pola kerja yang lebih adaptif tanpa harus khawatir terhadap hak finansial mereka.
Kemenpan RB terus memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan sekaligus menjaga produktivitas kerja aparatur sipil negara.
Ke depan, penerapan FWA diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan efisien di lingkungan pemerintahan.
