POSKOTA.CO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menerima penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan di Papua. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
“Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua, dan bahkan mungkin akan ada kantor Wakil Presiden di Papua untuk menjalankan tugas ini,” ujar Yusril, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Rabu, 9 Juli 2025.
Penugasan ini disebut sebagai yang pertama kalinya secara resmi diberikan kepada Gibran sejak menjabat sebagai Wakil Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden selama ini lebih berperan sebagai pengganti Presiden dalam kondisi tertentu atau ketika Presiden melakukan kunjungan luar negeri.
Dalam beberapa kesempatan, Gibran telah bertindak sebagai Presiden sementara saat Prabowo melakukan lawatan ke berbagai negara, termasuk ke Arab Saudi dan konferensi BRICS di Brasil.
Namun, pengamat dan jurnalis senior Hersubeno Arief menilai penugasan khusus ini bisa menjadi pembuktian kapasitas Gibran dalam menjalankan pemerintahan secara substantif.
“Sebelumnya, masyarakat banyak bertanya apa sesungguhnya tugas dan fungsi Gibran sebagai Wakil Presiden. Sekarang jelas, kalau diberi tugas mengurus Papua, maka akan mudah untuk dievaluasi,” kata Hersubeno Arief, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Hersubeno Point.
Penugasan ini memicu beragam reaksi publik. Sebagian mendukung agar Gibran lebih fokus dan serius dalam tugas kenegaraannya, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan kapabilitasnya.
Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebby Sambom, secara terbuka menyangsikan kemampuan Gibran untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Baca Juga: Heboh Gibran Ikut Bikin Tren Aura Farming Pacu Jalur, Viral di Medsos
Di sisi lain, Hersubeno menganggap penunjukan ini bisa menjadi test case yang adil untuk mengukur kemampuan Gibran.
“Kalau ngurus Papua saja tidak sanggup, jangan bermimpi jadi Presiden 2029,” ucapnya. “Tapi kalau berhasil, ya silakan saja berkontestasi.”
Masalah Papua telah menjadi isu laten yang berlangsung lintas rezim, mencakup aspek pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik separatis. Pemerintahan Prabowo sebelumnya telah menunjuk Natalius Pigai, seorang putra asli Papua dan mantan anggota Komnas HAM, sebagai Menteri HAM.
“Kalau Gibran serius, dia tidak perlu khawatir. Dia punya tandem yang kuat, yaitu Natalius Pigai, yang mengerti betul soal Papua dan HAM,” kata Hersubeno.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut 3 Cara agar Pemakzulan Wapres Gibrang Rakabuming Raka Terjadi
Hersubeno juga menyarankan agar kehadiran Gibran di Papua bukan bersifat simbolik atau sementara, melainkan sebagai bentuk komitmen penuh.
“Kalau perlu, disebutkan secara eksplisit dalam Inpres bahwa Gibran harus berkantor di Papua dalam jangka panjang,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada masa pemerintahan Jokowi juga sempat mendapat penugasan untuk menangani Papua dan berkantor di sana pada tahun 2023. Namun, hasilnya dinilai belum membawa perubahan signifikan.
Hersubeno menekankan bahwa bila tugas ini hanya sebatas formalitas atau sekadar “menyingkirkan” Gibran dari Jakarta, maka publik Papua akan menjadi korban.
“Kalau memang Gibran disebut-sebut sebagai Wakil Presiden terbaik sepanjang sejarah, maka soal Papua seharusnya bisa dia tangani,” ucapnya.