POSKOTA.CO.ID - Setiap musim hujan tiba, Jakarta seperti tak pernah lepas dari bayang-bayang banjir. Genangan air yang mengganggu aktivitas warga, merendam permukiman, hingga melumpuhkan transportasi seolah menjadi ritual tahunan yang tak terelakkan.
Padahal, upaya mengatasi banjir di ibu kota sudah dimulai sejak lebih dari 100 tahun lalu, salah satunya melalui pembangunan Banjir Kanal Barat (BKB).
Sejarah mencatat, banjir besar pertama melanda Batavia (sekarang Jakarta) pada 1623, hanya dua tahun setelah kota ini dibangun oleh VOC.
Sistem kanal ala Belanda yang diharapkan menjadi solusi justru terbukti tidak efektif. Banjir terus berulang, memuncak pada 1918 ketika hampir seluruh kota terendam air setinggi dada orang dewasa.
Baca Juga: Sejarah Kelam Proyek BKT: Dari Gagasan 1973 hingga Realisasi 2010
Pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengambil langkah besar dengan membangun Banjir Kanal Barat, yang dirancang oleh insinyur Herman van Breen.
Proyek ambisius ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang, namun nyatanya banjir masih terus menghantui Jakarta hingga kini. Lantas, mengapa masalah ini tak kunjung terselesaikan? Apa yang salah dengan penanganan banjir di ibu kota?
Banjir Jakarta: Warisan Sejak Era Kolonial
Berdasarkan penelitian Budi Harsoyo, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), banjir di Jakarta telah terjadi sejak zaman Hindia Belanda.
Saat itu, Batavia (sekarang Jakarta) dibangun dengan sistem kanal dan tembok kota, meniru model Belanda. Namun, banjir besar tetap melanda pada 1623, hanya dua tahun setelah pembangunan Batavia dimulai.
Pada 1918, banjir besar kembali terjadi, menggenangi hampir seluruh kota. Pemerintah kolonial kemudian merespons dengan membangun Banjir Kanal Barat, yang dirancang oleh insinyur Belanda Herman van Breen.
Proyek ini dimulai pada 1913 dan selesai pada 1919, dengan tujuan mengalirkan air dari empat sungai, Ciliwung, Krukut, Cideng, dan Grogol, langsung ke laut.
Evolusi Banjir Kanal Barat
Awalnya, kanal ini membentang dari Matraman hingga Karet, kemudian diperluas hingga Muara Angke. Setelah Indonesia merdeka, sejumlah perbaikan dilakukan, seperti penggantian tembok tanah dengan beton pada 2006 di era Gubernur Sutiyoso.
Namun, banjir besar tetap berulang, 1932, 1950, 1960, 1976, 1996, hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kanal saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas banjir Jakarta.
Upaya Penanggulangan dari Masa ke Masa
- 1963: Presiden Soekarno membentuk Komando Proyek (Kopro) Banjir Jakarta untuk memperbaiki kanal dan membangun enam waduk.
- 1973: Pemprov DKI bekerja sama dengan konsultan Nedeco (Belanda) merancang sistem pengendalian banjir, termasuk rencana Banjir Kanal Timur.
- 2000-an: Normalisasi sungai dan pembangunan Tanggul Laut Jakarta (Giant Sea Wall) digagas, namun terkendala pembebasan lahan dan pendanaan.
Akar Masalah: Krisis Ekologi dan Perubahan Iklim
Selain faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kiriman air dari Bogor, banjir Jakarta diperparah oleh:
- Penurunan tanah (subsidence) hingga 10 cm/tahun di beberapa wilayah.
- Penyempitan sungai akibat sedimentasi dan sampah.
- Alih fungsi lahan di daerah resapan air (Bogor, Depok, Tangerang).
- Perubahan iklim yang meningkatkan intensitas hujan ekstrem.
Solusi ke Depan: Integrasi Teknologi dan Partisipasi Masyarakat
Pakar tata kota menyarankan pendekatan terintegrasi:
- Pembangunan infrastruktur hijau (bioswale, rain garden).
- Optimalisasi teknologi early warning system.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.
- Edukasi masyarakat untuk mengurangi sampah dan menjaga drainase.
Baca Juga: Patung Pemuda Membangun: Simbol Semangat Pembangunan di Jakarta Selatan
Perlunya Kolaborasi Multisektor
Banjir Jakarta adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi holistik, bukan sekadar pembangunan kanal atau normalisasi sungai.
Tanpa perbaikan tata kelola air, penegakan aturan, dan kesadaran masyarakat, Jakarta mungkin akan terus bergulat dengan banjir di masa depan.
Dari masa kolonial hingga era modern, Jakarta terus bergulat dengan banjir yang seakan tak pernah tuntas. Banjir Kanal Barat yang dibangun lebih dari seabad lalu memang menjadi bukti upaya serius penanganan banjir, namun jelas tak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah ibu kota saat ini.
Solusi permanen membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur, perlu revolusi tata kelola kota, kesadaran kolektif masyarakat, dan komitmen politik yang kuat.
Jika tidak, Jakarta mungkin akan terus terjebak dalam siklus tahunan yang sama: waspada, terdampak, pulih, lalu kembali waspada menghadapi musim hujan berikutnya. Tantangan ini bukan lagi tentang mengatasi banjir, melainkan memutus mata rantai penyebabnya secara fundamental.