POSKOTA.CO.ID - Urbanisasi besar-besaran yang terjadi pada awal 1960-an memicu lonjakan gelandangan di Ibu Kota Jakarta.
Penelitian yang dilakukan Agustian Aditya Pratama dan Wasino dari Universitas Negeri Semarang mengungkapkan bahwa pertumbuhan populasi pendatang, yang didorong oleh proyek pembangunan nasional dan minimnya lapangan kerja di desa, menjadi penyebab utama munculnya fenomena ini.
“Pekerjaan yang masih terbatas dan kurang di desa-desa melahirkan banyak pendatang ke wilayah perkotaan. Buruh kasar dan berpendidikan rendah berkaitan dengan taraf hidup yang rendah pula," tulis Pratama dan Wasino dalam jurnal Journal of Indonesian History edisi Desember 2023.
Hal ini berkaitan pula melahirkan gejala gelandangan di kota (Onghokham, 1984:14),”
Baca Juga: Jakarta Kota Kemenangan? Menelusuri Sejarah Metropolitan Ibu Kota Indonesia
Lonjakan Penduduk dan Tumbuhnya Permukiman Kumuh
Proyek Mercusuar Presiden Soekarno dan persiapan Asian Games 1962 mempercepat migrasi ke Jakarta.
Data Biro Pusat Statistik 1961 mencatat bahwa jumlah penduduk Jakarta mencapai hampir 3 juta jiwa.
Pendatang mendirikan permukiman liar di sepanjang jalur kereta, bantaran sungai, hingga dekat Istana Negara.
"Tingginya tingkat urbanisasi di satu pihak dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di pihak lain, telah menjadikan kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta menjadi semacam tangkai penampung berbentuk kantong-kantong daerah miskin dalam kota berupa perkampungan liar dengan gubuk-gubuk dan daerah gelandangan," tulis Pratama dan Wasino.
Baca Juga: Potret Suasana Stasiun Bekasi Tahun 1988 dan Jejak Sejarah Elektrifikasi Jalur sampai Jatinegara
Strategi Pemerintah DKI: Rehabilitasi dan Razia
Pemerintah DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin (1966–1977), mengambil pendekatan sistematis untuk menangani gelandangan.
"Ali Sadikin beranggapan bahwa para gelandangan ini tidak hanya bisa disingkirkan saja tetapi harus ada upaya penanggulangan gelandangan ini. terhadap para gelandangan ini,"
Kebijakan besar-besaran diluncurkan, termasuk razia melalui Surat Keputusan Gubernur No. 1b.13/3/42/1967 dan larangan mengemis berdasarkan SK Gubernur No. Ca. 7/1/16/72.
Operasi penertiban ini menjaring lebih dari 76.000 gelandangan sepanjang 1972–1977.
Baca Juga: Sejarah Jakarta: Inilah Sosok Pendiri Batavia, Bapak Imperium Dagang Belanda
Selain razia, Ali Sadikin juga menginisiasi:
- Proyek Perbaikan Kampung (1969), yang kemudian menjadi Proyek Mohammad Husni Thamrin dan didukung Bank Dunia.
- Rehabilitasi Sosial, dengan pengiriman gelandangan ke rumah sakit dan panti sosial seperti Panti Sosial IV Menteng Atas dan Panti Werdha Cipayung.
- Program Pelatihan Kerja dan Transmigrasi, yang mencakup proyek padat karya, pelatihan kejuruan, serta pengucuran bantuan sebesar Rp384 juta kepada 769 KK pada 1975.