POSKOTA.CO.ID - Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menyeret nama lembaga negara, kali ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Pernyataan Nikita yang meminta BPOM dibubarkan menuai polemik luas di media sosial, hingga memicu klarifikasi langsung dari Kepala BPOM, dr. Taruna Ikrar.
Dalam kesempatan terpisah usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan RI, dr. Taruna sekaligus menjelaskan mengenai program strategis pemerintah terkait pendirian Pabrik Obat Pertahanan.
Pihaknya memaparkan rencana besar pemerintah bersama Kementerian Pertahanan untuk membangun Pabrik Obat Pertahanan.
Proyek ini dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna memperkuat ketahanan nasional di sektor kesehatan.
Menurut Taruna, selama ini Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku obat dari luar negeri, yang membuat pasokan farmasi dalam negeri rentan terhadap fluktuasi global dan krisis geopolitik.
Kehadiran Pabrik Obat Pertahanan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan tersebut.
“Ini soal kemandirian bangsa. Kami di BPOM siap mengawasi proses produksinya sesuai standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOTB), mempercepat izin edar, dan memastikan mutunya. Ini bukan sekadar proyek bisnis, ini bagian dari pertahanan nasional,” tegas Taruna, seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.
Selain itu, BPOM juga akan berperan aktif dalam pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan memperluas distribusi obat-obatan murah melalui Program Apotek Merah Putih.
Program ini akan menargetkan pelosok-pelosok desa dengan memanfaatkan jaringan koperasi dan apotek TNI, demi menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kesulitan mengakses obat berkualitas dengan harga terjangkau.
Baca Juga: Nikita Mirzani Laporkan Rekaman Ilegal di Bukti Kasus Pemerasan
Respons BPOM terhadap Tudingan Nikita Mirzani
Menanggapi hal itu, Taruna dengan tegas meluruskan BPOM bukan lembaga yang bekerja atas permintaan segelintir orang atau artis semata, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Kami tidak bekerja untuk artis atau siapa pun secara khusus. Kami bekerja untuk semua masyarakat Indonesia. Setiap hari, kami menindak pelaku produksi kosmetik ilegal di berbagai daerah. Kasus di Makassar, Semarang, semua sudah masuk proses hukum,” tegasnya.
BPOM mencatat, sepanjang tahun ini, mereka telah menindak berbagai pelaku produksi obat dan kosmetik ilegal yang merugikan masyarakat dan membahayakan kesehatan.
Taruna juga mengingatkan bahwa wacana pembubaran sebuah lembaga negara seperti BPOM tidak bisa dilakukan sembarangan apalagi hanya berdasarkan opini personal seorang publik figur.
“Soal pembubaran lembaga, itu urusan pemerintah dan DPR RI. Kami diberi amanah oleh undang-undang dan presiden yang sah untuk melaksanakan tugas ini. Tidak bisa lembaga dibubarkan hanya karena pernyataan pribadi,” tandasnya.
BPOM sendiri merupakan lembaga strategis yang memegang peran vital dalam pengawasan obat, makanan, kosmetik, suplemen, dan alat kesehatan di seluruh Indonesia.
Dalam penjelasan lebih lanjut, Taruna membeberkan bahwa hingga saat ini BPOM telah menerbitkan hampir satu juta nomor izin edar (NIE) yang mencakup obat-obatan, pangan, hingga kosmetik.
BPOM tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berfungsi untuk mendampingi industri agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu produk sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami melayani masyarakat, tapi juga pelaku usaha. Tidak ada diskriminasi. Semua proses kami jalankan sesuai aturan demi keselamatan dan kesehatan publik,” pungkas Taruna.