POSKOTA.CO.ID - Informasi terbaru mengenai pembukaan pendaftaran CPNS 2025 masih belum menunjukkan kejelasan dan apakah pemerintah akan membuka formasi atau tidak.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menggelar seleksi CPNS atau CASN setiap tahun.
“Tidak ada aturan dalam undang-undang maupun regulasi lain yang mewajibkan seleksi CPNS digelar secara rutin tiap tahun,” ujar pihak BKN.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa proses rekrutmen CPNS 2025 hanya akan dilakukan jika memang ada kebutuhan mendesak di sektor pelayanan publik, bukan karena agenda tahunan semata.
Baca Juga: Isu PHK Honorer Usai PPPK Tahap 2 Mencuat, Ini Penjelasan dan Skema Baru dari BKN
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini juga menyampaikan bahwa belum ada rencana resmi pembukaan CPNS 2025 dalam waktu dekat.
Pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan tahapan seleksi CPNS dan PPPK 2024 yang jumlah pesertanya sangat besar, mencapai jutaan orang.
“Kami masih menyelesaikan seleksi CPNS 2024, terutama formasi yang ditargetkan rampung Juni. Sementara PPPK ditargetkan selesai pada Oktober,” ujar Rini pada Mei lalu.
Rini menambahkan bahwa keterlambatan ini juga disebabkan oleh proses penyusunan ulang kebutuhan formasi ASN, termasuk penyesuaian untuk kementerian baru yang dibentuk pada 2025.
Baca Juga: Usai Pengumuman PPPK Tahap 2, Dapatkah Honorer R4 Ikut Skema Paruh Waktu?
Dengan kondisi yang belum pasti ini, masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi CPNS 2025 melalui BKN dan Kemenpan-RB, serta tidak mudah percaya terhadap isu atau pengumuman yang belum dikonfirmasi kebenarannya.
Menanti Kepastian Pembukaan CPNS 2025
Ketidakpastian ini tentu menjadi perhatian bagi lulusan baru, tenaga honorer, dan pencari kerja lainnya yang berharap bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Meskipun peluang menjadi ASN 2025 sangat diminati, pemerintah menegaskan bahwa rekrutmen ASN ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan nasional.
Selain pertimbangan efisiensi anggaran, penempatan ASN juga akan difokuskan pada wilayah yang kekurangan tenaga pelayanan publik, seperti tenaga kesehatan dan tenaga pengajar di daerah tertinggal.