POSKOTA.CO.ID - Kabar kurang menggembirakan menyapa ribuan guru honorer di seluruh Indonesia yang selama ini menaruh harapan besar untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mengonfirmasi bahwa seleksi PPPK guru tidak akan dibuka pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai dinamika dan kendala teknis, khususnya belum selesainya proses pengangkatan hasil seleksi PPPK Tahap 2 Tahun 2024.
Kondisi tersebut berdampak pada belum dapat ditetapkannya alokasi formasi PPPK guru untuk periode tahun depan, meskipun kebutuhan tenaga pengajar di banyak daerah masih tinggi.
Menurut keterangan resmi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, pemerintah menyadari penundaan ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan profesional bagi para pendidik honorer, yang hingga kini menjadi salah satu pilar penting sistem pendidikan nasional.
Baca Juga: Perbaikan Trotoar di Lembang KBB Ganggu Drainase, Tiap Hujan Pasti Banjir
Program PPG Jadi Alternatif Utama Peningkatan Kompetensi Guru Honorer
Di tengah tertundanya rekrutmen PPPK guru, pemerintah mendorong guru honorer untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai jalur utama penguatan kompetensi.
PPG tidak hanya menjadi wadah pembelajaran dan sertifikasi profesional, tetapi juga membuka peluang bagi guru honorer memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dalam keterangan persnya, Nunuk Suryani menegaskan, “PPG adalah pintu penting bagi peningkatan profesionalisme guru sekaligus jaminan kesejahteraan mereka.”
Melalui program ini, guru honorer dapat membangun kapasitas diri sesuai standar kompetensi nasional. Pemerintah meyakini, pendidikan profesi yang berkualitas akan memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru, sekaligus memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas.
Tunjangan Profesi Guru Naik: Pengakuan terhadap Peran Strategis Guru Honorer
Selain penguatan kompetensi melalui PPG, pemerintah juga mengambil langkah nyata meningkatkan kesejahteraan finansial.
Pada tahun 2025, nominal Tunjangan Profesi Guru bagi peserta PPG yang memenuhi persyaratan dinaikkan menjadi sekitar Rp2 juta per bulan atau setara Rp6 juta per triwulan.
Kebijakan ini menjadi respons pemerintah atas aspirasi banyak guru honorer yang menghadapi keterbatasan ekonomi, terutama di daerah terpencil. Tunjangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga memberikan jaminan penghasilan yang lebih layak sembari menunggu pembukaan formasi ASN baru.
Impian Menjadi ASN Guru: Harapan yang Masih Tetap Terbuka
Menjadi ASN guru tetap menjadi cita-cita banyak tenaga pendidik honorer. Status ASN dinilai memberikan jaminan masa depan yang lebih pasti, mulai dari gaji pokok yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, hingga fasilitas tunjangan dan pengembangan karier.
Berdasarkan regulasi tersebut, gaji pokok ASN guru berkisar antara Rp1.938.500 hingga Rp7.329.000, tergantung golongan dan masa kerja. Selain itu, ASN guru berhak atas sejumlah manfaat lain, di antaranya:
- Tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan kinerja.
- Pengakuan formal dalam sistem birokrasi pemerintahan.
- Akses program pengembangan kompetensi berkelanjutan.
- Perlindungan hukum dan jaminan sosial.
- Lingkungan kerja yang lebih mendukung profesionalisme.
Nunuk Suryani menekankan, meski peluang seleksi PPPK 2025 belum tersedia, pemerintah terus melakukan evaluasi kebutuhan formasi dan menyiapkan kebijakan rekrutmen jangka panjang yang lebih sistematis dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Fokus pada Kompetensi, Bukan Semata Status
Di sisi lain, Nunuk mengimbau seluruh guru honorer agar tidak sekadar mengejar status ASN, melainkan tetap memprioritaskan peningkatan kualitas diri dan kompetensi profesional.
Dalam era transformasi pendidikan, guru diharapkan mampu beradaptasi dengan tuntutan pembelajaran berbasis teknologi, inovasi kurikulum, dan kebutuhan karakter siswa yang kian dinamis.
“Harapan tetap ada, dan kami mengajak seluruh guru honorer untuk mempersiapkan diri. Yang penting, jangan berhenti belajar dan meningkatkan kualitas diri. Pemerintah tidak tinggal diam,” ujarnya.
Baca Juga: Selesaikan Misi Lalu Dibayar Saldo DANA Gratis dari Aplikasi Penghasil Uang Rating 4,8
Strategi Jangka Panjang: Evaluasi dan Pembenahan Rekrutmen
Pemerintah menyadari bahwa sistem rekrutmen ASN guru perlu perbaikan menyeluruh, baik dari sisi perencanaan formasi, transparansi seleksi, hingga percepatan proses pengangkatan.
Dalam waktu dekat, Kemendikbudristek bersama kementerian terkait akan melakukan kajian komprehensif untuk memastikan:
- Proyeksi kebutuhan guru berdasarkan data riil daerah.
- Skema rekrutmen yang adil dan inklusif.
- Integrasi sistem seleksi digital yang transparan.
- Percepatan sertifikasi kompetensi bagi guru honorer.
- Penguatan kesejahteraan melalui tunjangan dan bantuan sosial transisi.
Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi keberlanjutan program pengangkatan ASN guru yang lebih terukur, sehingga penundaan formasi tidak lagi terulang setiap tahun.
Penundaan pembukaan seleksi PPPK guru 2025 memang mengecewakan banyak pihak. Namun, pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme guru honorer tetap menjadi prioritas.
Melalui perluasan akses Program PPG, peningkatan TPG, dan evaluasi kebijakan rekrutmen ASN, pemerintah berupaya memberikan solusi jangka pendek dan panjang secara berimbang.
Di tengah keterbatasan formasi, guru honorer diimbau tetap optimis, terus belajar, dan memanfaatkan program yang tersedia. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas individu akan menjadi modal utama mewujudkan masa depan profesi pendidik yang lebih baik dan bermartabat.