JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah menyatakan program sekolah gratis di Jakarta masih dalam tahap progres. Saat ini, sebanyak 40 sekolah swasta telah dijadikan percontohan.
"Kami kan sampling 40 dulu untuk yang jadi percontohan. Nah, persiapannya sampai apa itu masih progres," kata Ima kepada Poskota di Jakarta Barat, Senin 23 Juni 2025.
Ima menjelaskan, sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan wilayah yang minim sekolah negeri dan banyak penerima KJP.
"Yang terpilih kan adalah wilayah-wilayah yang banyak masyarakatnya tidak ada sekolah negeri di situ dan banyak penerima KJP itu yang diprioritaskan. Tapi list yang 40 itu Dinas Pendidikan yang lebih tahu," jelasnya.
Baca Juga: DPRD Ingatkan Pemkab Pandeglang soal Dampak Lingkungan Rencana Tampung Sampah Tangsel
Ia memastikan Raperda sekolah gratis masih dalam tahap pembahasan dan penerapannya akan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
"Tahun ini yang 40, cuma nanti next-nya kan pastikan ada butuh tambahan anggaran lagi. Kemungkinan nanti secara bertahap ya. Dalam arti nanti jika ada APBD yang ditambahkan," ujarnya.
"Karena ini kan sebenarnya karena penyisiran dari tim transisi, jadi kami dapat 40 (sekolah percontohan)," tambah Ima.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin menargetkan Raperda Pendidikan rampung tahun ini agar program sekolah swasta gratis dapat dilaksanakan mulai tahun depan di seluruh Jakarta.
"Kami targetkan tahun ini Perda Pendidikan selesai, tahun depan seluruh sekolah swasta SD, SMP, SMA, SMK swasta gratis," kata Khoirudin usai Rapat Paripurna HUT ke-498 Jakarta di DPRD, Minggu 22 Juni 2025.
Politisi PKS ini menegaskan, hanya sekolah swasta yang bersedia bekerjasama yang akan digratiskan.
"Tentu dengan syarat sekolah yang ingin, yang mau bersedia menandatangani MoU karena memang tidak seluruh swasta bisa menerima karena keterbatasan anggaran kami," ucapnya.
Baca Juga: Anak Aniaya Ibu Kandung, Anggota DPRD Kota Bekasi Sebut Faktor Ekonomi Jadi Pemicu
"Ada swasta yang sudah mandiri, swasta yang sudah mampu dengan dana swadana sehingga tidak perlu lagi anggaran dari pemerintah DKI Jakarta," tambah Khoirudin.
Ia menegaskan, 40 sekolah swasta akan dijadikan pilot project di tahun ajaran 2025/2026.
"Kami ingin lihat bagaimana permasalahan yang muncul ketika sekolah gratis nanti tahun depan akan dilaksanakan," ujarnya.