POSKOTA.CO.ID - Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bentang alam yang memadukan dataran, perbukitan Menoreh, hingga pesisir laut selatan, Kulon Progo dikenal sebagai kawasan dengan potensi pariwisata yang besar.
Banyak yang menyebutnya “Permata dari Pulau Jawa” karena kekayaan alamnya yang masih asri dan belum tersentuh eksploitasi berlebihan.
Namun di balik pesona tersebut, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 menunjukkan kenyataan yang mencengangkan: Kulon Progo menjadi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY, yakni sebesar 15,62%.
Baca Juga: Benarkah Gaji Pensiunan PNS Naik Tahun 2025? Ini Penjelasan Resmi Terbaru dari Taspen
Statistik Kemiskinan DIY 2024: Kulon Progo Teratas
Berikut adalah peringkat wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan tingkat kemiskinan dari yang tertinggi:
Angka ini menunjukkan bahwa Kulon Progo bukan hanya berada di atas rata-rata provinsi, namun juga unggul dalam hal yang seharusnya menjadi perhatian khusus: penanggulangan kemiskinan.
Sektor Penyangga Ekonomi yang Belum Optimal
Ironi terbesar dari data tersebut adalah kenyataan bahwa Kulon Progo merupakan salah satu daerah penyangga utama dari Kota Yogyakarta.
Banyak penduduknya yang tinggal di wilayah kabupaten ini namun bekerja di pusat kota, baik di sektor formal maupun informal. Ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi lintas wilayah, namun belum cukup membawa dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan lokal.
Sektor pariwisata dan UMKM di Kulon Progo sejatinya cukup aktif. Beberapa destinasi terkenal seperti Kalibiru, Waduk Sermo, dan Pantai Glagah menjadi magnet wisatawan. UMKM seperti kerajinan batik khas Kulon Progo dan produk pangan lokal juga menjamur.
Namun demikian, kontribusi nyata terhadap kesejahteraan warga tampaknya masih terbatas, mungkin karena kendala distribusi akses dan permodalan.
Ketimpangan Sosial di Balik Kekayaan Alam
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, muncul kontras mencolok dari tokoh pimpinan daerah: Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, yang berdasarkan laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK per Maret 2025, tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp26,6 miliar.
Rincian Kekayaan Agung Setyawan:
- Tanah dan bangunan: >30 bidang, tersebar di Kulon Progo, Sleman, dan Surakarta. Nilai total: Rp26,3 miliar
- Aset paling menonjol: tanah di Surakarta seluas 335 m² senilai Rp5,36 miliar
- Kendaraan mewah:
- Jeep Wrangler Rubicon: Rp1,78 miliar
- Toyota Vellfire: Rp765 juta
- Aset lain & kas: sekitar Rp7,6 miliar
- Total utang: Rp7,3 miliar
Jika dihitung secara keseluruhan, kekayaan sebelum dikurangi utang mencapai Rp33,9 miliar, menjadikannya salah satu pejabat dengan kekayaan signifikan di tingkat kabupaten/kota di DIY.
Apa yang Menyebabkan Kemiskinan Bertahan?
Beberapa faktor utama yang bisa menjelaskan mengapa Kulon Progo tetap berada dalam jerat kemiskinan meskipun punya potensi besar:
- Ketimpangan Infrastruktur
- Akses transportasi masih menjadi kendala di beberapa wilayah pegunungan dan pesisir, menghambat distribusi hasil bumi dan pariwisata.
- Keterbatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan
- Masyarakat di wilayah pedesaan masih mengalami kesenjangan fasilitas dasar, berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas ekonomi.
- Ketergantungan pada Wilayah Lain
- Banyak warga menggantungkan hidupnya di pusat kota Yogyakarta, yang berarti roda ekonomi lokal Kulon Progo belum cukup kuat untuk berdiri sendiri.
- Pola Konsentrasi Kekayaan
- Fenomena pejabat dengan harta berlimpah dibandingkan masyarakat umum menunjukkan adanya distribusi ekonomi yang tidak merata.
Baca Juga: Kini Warga DKI Jakarta Lebih Mudah Akses Layanan Kesehatan Dengan JKN!
Harapan dan Solusi ke Depan
Melihat realitas ini, beberapa langkah strategis dapat menjadi harapan untuk memperbaiki situasi ekonomi masyarakat Kulon Progo:
- Penguatan UMKM berbasis desa
- Mendorong program inkubasi bisnis, pendampingan pemasaran digital, dan akses permodalan dari pemerintah pusat.
- Perluasan infrastruktur konektivitas
- Peningkatan jalan desa dan jembatan penghubung kawasan wisata dapat mempermudah perputaran ekonomi.
- Optimalisasi Dana Keistimewaan DIY
- Memastikan bahwa dana keistimewaan tidak hanya terserap di pusat kota, namun dialokasikan secara merata ke kabupaten penyangga seperti Kulon Progo.
- Transparansi dan integritas pejabat
- Kekayaan pejabat publik harus dibarengi dengan integritas tinggi dan program nyata untuk rakyat. Pemeriksaan publik terhadap LHKPN harus menjadi budaya, bukan sekadar formalitas.
Kulon Progo adalah gambaran nyata tentang bagaimana keindahan alam dan potensi wisata tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Dijuluki sebagai “Permata dari Pulau Jawa”, daerah ini menyimpan ironi mendalam tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dengan kepemimpinan yang kuat dan distribusi pembangunan yang adil, Kulon Progo seharusnya bisa mengubah statusnya dari daerah termiskin menjadi wilayah yang benar-benar mencerminkan julukannya: permata yang bersinar bagi rakyatnya, bukan hanya dalam narasi wisata.