Masuknya industri dan urbanisasi tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal. Sebaliknya, banyak pekerja dari luar daerah yang mengisi posisi-posisi di pabrik, sementara warga Bekasi justru kalah dalam kompetisi kerja akibat keterbatasan pendidikan dan keterampilan.
"Banyak orang pendatang kerja di pabrik. Orang Bekasi-nya malah nggak bisa kerja, sawah udah nggak ada, kebon pun nggak punya. Akhirnya nganggur dan hidup susah," jelas Dedi.
Hal ini menyebabkan sebagian besar warga Bekasi kehilangan identitas ekonomi dan budaya.
Baca Juga: Apa Artinya Masalah Fiskal yang Disinggung Gubernur Dedi Mulyadi? Simak Selengkapnya
Mereka tidak lagi punya pegangan hidup yang stabil, sementara arus urbanisasi semakin kuat.
"Sekarang banyak warga Bekasi nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya pekerjaan. Kalah bersaing di kampungnya sendiri," kata Dedi tegas.
Fenomena ini menurut Dedi adalah potret dari perubahan sosial-ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat lokal.
Ketika perubahan berlangsung cepat namun tidak inklusif, maka yang terjadi adalah marginalisasi penduduk asli oleh arus kapitalisme dan ekspansi pembangunan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dedi menekankan pentingnya rekayasa sosial berbasis lokal.
Pemerintah harus mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis keahlian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi era industri 4.0.
Selain itu, pelestarian lahan produktif dan regulasi pembangunan juga perlu ditegakkan secara adil agar keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan bisa tercapai.
"Jangan sampai tanah habis, industri penuh, tapi rakyatnya tidak sejahtera," ujar Dedi menutup penjelasannya.
