Secara hukum, penahanan ijazah oleh perusahaan berada di area abu-abu. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar hak atas dokumen pribadi.
Dalam banyak kasus, perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan agar karyawan tidak mengundurkan diri secara tiba-tiba. Namun, para pengamat menilai kebijakan ini menindas dan mengabaikan nilai kemanusiaan serta kebebasan pekerja.
Menurut pengacara ketenagakerjaan, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil dan hak dasar individu.
Pandangan Ahli dan Respons Aktivis
Aktivis buruh menyebut praktik penahanan ijazah sebagai bentuk modern dari perbudakan kerja. “Ini bukan sekadar kebijakan internal. Ini adalah bentuk pengabaian hak pekerja,” ujar salah satu aktivis dari Serikat Buruh Indonesia.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Martha Suherman, menjelaskan bahwa investasi perusahaan pada pekerja seharusnya menjadi bentuk komitmen jangka panjang, bukan alasan untuk menyandera hak-hak dasar mereka.
Netizen dan Budaya Investigatif Dunia Maya
Dalam era digital, netizen memiliki kemampuan luar biasa dalam membongkar sisi pribadi tokoh publik. Ketika nama Houtman Simanjuntak mencuat, warganet pun mulai mencari-cari siapa sebenarnya dirinya.
Namun, tidak banyak informasi yang tersedia. Tidak ada akun media sosial pribadi Houtman yang terverifikasi. Istri dan anak-anaknya pun tidak muncul dalam pemberitaan atau unggahan publik, sehingga menimbulkan kesan misterius yang justru makin memicu rasa ingin tahu.
Refleksi Sosial: Apa yang Bisa Kita Petik?
Kasus Houtman Simanjuntak bukan sekadar insiden viral. Ia mencerminkan realitas pahit bahwa masih banyak perusahaan yang belum menghargai hak-hak pekerja sebagaimana mestinya. Praktik penahanan ijazah adalah bentuk kontrol yang tidak adil dan tidak beretika.
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki peran vital untuk mengatur ulang sistem perlindungan pekerja dan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran hak dasar.
Baca Juga: Polda Banten Bongkar Prostitusi Online di Hotel Cilegon, 6 Mucikari Ditangkap
Langkah Hukum dan Potensi Sanksi
Jika terbukti bersalah, perusahaan seperti PT Virtus Facility Services dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana ringan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Konsumen.
Selain itu, para karyawan juga bisa menuntut secara perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian non-material akibat penahanan dokumen penting mereka.
