POSKOTA.CO.ID - Persaingan politik di desa – desa menyebabkan pembelahan yang terpelihara dengan baik. Kerap kali pihak yang yang kalah dari persaingan politik di tingkat desa ditinggalkan oleh pihak yang menjadi pemenangnya.
Kadang, pembelahan ini terjadi hingga pembagian bansos (bantuan sosial). Warga yang mendukung kepala desa terpilih saat pilkades, dimasukkan dalam daftar penerima bansos, sementara yang tidak mendukung, ditinggalkan.
Ini fakta yang terungkap seperti dikatakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto saat acara diskusi di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Seperti diberitakan, praktik diskriminasi semacam itu terjadi pula pada pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Saran Politik Adik untuk Kakak
“Sanpai sejauh itu ya persaingan politik di tingkat desa,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Berarti penerima bansos adalah mereka yang benar – benar sebagai pendukung kepala desa, yang dulu memilihnya dalam pilkades,” tambah Yudi.
“Padahal bansos harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ada aturan mainnya, ada persyaratan dan parameternya, tidak asal diberikan karena keluarganya, kerabatnya dan pendukungnya,” kata Heri.
“Kasihan mereka yang mestinya memenuhi syarat menerima bansos, malah dicoret dari daftar,” ujar Yudi.
“Itu fakta yang terungkap. Begitu juga dalam pembentukan koperasi, boleh jadi para pengurusnya akan diisi oleh para pendukung kepala desa,” ujar Heri.
“Sebenarnya tidak masalah sepanjang yang duduk sebagai pengurus koperasi memiliki kemampuan , terpercaya dan bertanggung jawab. Soal dia pendukung atau tidak pendukung, itu soal lain,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Empat Pulau Dipindahkan
“Itu benar, tetapi yang saya maksud jangan karena bukan pendukung lantas disingkirkan, padahal yang bersangkutan sangat mumpuni, dikehendaki dan dipercaya oleh warga masyarakat mengurus koperasi desa. Sementara karena pendukungnya, meski tidak memiliki kemampuan dijadikan pengurus koperasi. Ini yang keliru,” urai mas Bro.
“Mekanisme pemilihan pengurus koperasi yang mesti diantisipasi melalui musyawarah desa yang tertib, transparan, jujur dan adil. Jangan musyawarah penuh rekayasa,” kata Heri.
“Kita berharap demikian. Pemda, pimpinan yang lebih tinggi serta instansi terkait sangat berperan mencegah pembelahan akibat beda dukungan,” kata Yudi.
“Kita meyakini tak sedikit kades yang menaungi semua warga desa, tanpa membedakan apakah dulu mendukungnya atau tidak. Begitu terpilih, ia menjadi kades bagi seluruh warga, bukan kades bagi para pendukungnya.,” jelas mas Bro.
“Kades yang demikian, berpeluang terpilih lagi,” ujar Heri. (Joko Lestari)