Waspada Lonjakan Covid-19 di Asia Tenggara, Apakah Masyarakat Harus Vaksinasi Lagi? Simak Penjelasan dan Langkah Antisipasi Gelombang Penyebaran

Kamis 05 Jun 2025, 13:50 WIB
Antisipasi gelombang baru Covid-19 dan apakah masyarakat harus vaksin lagi? (Sumber: Freepik)

Antisipasi gelombang baru Covid-19 dan apakah masyarakat harus vaksin lagi? (Sumber: Freepik)

POSKOTA.CO.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali melaporkan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Dalam rentang waktu 25-31 Mei 2025, terdeteksi penambahan 7 kasus baru, menandakan bahwa virus corona masih tetap perlu diwaspadai meski tidak lagi berada dalam status pandemi.

"Tujuh kasus itu yang seminggu lalu," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Selasa 3 Juni 2025.

Dengan penambahan ini, total akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sejak awal tahun 2025 mencapai 72 kasus, menunjukkan tren yang fluktuatif namun masih terkendali.

Meski angka kenaikan ini relatif kecil dibandingkan negara-negara Asia lainnya, seperti Thailand dan Singapura yang juga mengalami peningkatan kasus, Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan.

Baca Juga: Kasus COVID-19 Meningkat di Asia, Kemenkes RI: Masih Dalam Batas Aman

Pemerintah pun terus memantau perkembangan situasi sembari mengeluarkan sejumlah imbauan penting terkait pencegahan penularan.

Vaksinasi Diperlukan untuk Kelompok Rentan

Menyikapi tren kenaikan ini, Kemenkes menyarankan vaksinasi Covid-19 bagi kelompok rentan, seperti lansia dan penderita komorbid. "Bisa (vaksinasi), terutama untuk masyarakat rentan, seperti lansia dan komorbid," ujar Aji.

Namun, bagi masyarakat umum yang sehat, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dinilai cukup untuk menjaga imunitas. "Selain masyarakat rentan, belum diperlukan vaksin, cukup dengan PHBS untuk penguatan imunitas tubuh," tambahnya.

Vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat, meski pemerintah belum merencanakan program vaksinasi massal gratis. "Ya tidak dilakukan vaksinasi (dari pemerintah) secara massal, karena situasinya bukan pandemi," tegas Aji.

Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan di Pintu Masuk

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan di pintu masuk Indonesia, terutama di bandara dan pelabuhan. Hal ini untuk mencegah masuknya kasus impor dari negara tetangga.

"Untuk memperketat di daerah perbatasan, seperti di bandara dan pelabuhan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga," ujar Nihayatul, Rabu 4 Juni 2025. "Harus lebih diperketat pemeriksaannya karena kita tidak mau kasus tersebut masuk ke Indonesia."


Berita Terkait


News Update