POSKOTA.CO.ID – Spekulasi publik terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terus bergulir, khususnya di platform media sosial X. Inisial “R” mencuat sebagai kandidat kuat, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.
Pengamat pertahanan dan keamanan yang juga dosen Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut bahwa pergantian Kapolri sudah menjadi kebutuhan institusional yang mendesak.
“Saya melihat memang sudah waktunya Kapolri diganti. Empat setengah tahun waktu jabatan Kapolri adalah Kapolri terlama dalam sejarah era reformasi,” kata Selamat Ginting dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip oleh Poskota pada Rabu, 4 Juni 2025.
Ia menambahkan, pada masa Orde Baru pun, masa jabatan Kapolri rata-rata hanya sekitar tiga tahun.
Menurut Selamat Ginting, dinamika politik nasional setelah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum yang tepat untuk restrukturisasi Polri.
“Tidak lazim apabila pejabat setingkat menteri tidak diganti atau masih yang lama. Okelah Presiden Prabowo berbicara bahwa dia adalah kelanjutan dari rezim sebelumnya, tapi dalam politik yang sangat dinamis, kelanjutan harus pakai tanda petik. Apakah ia akan melanjutkan yang salah atau keliru? Saya kira tidak,” ujar Selamat Ginting.
Lebih lanjut, ia menyoroti citra kepolisian yang dinilai menurun selama satu dekade terakhir.
Menurutnya, keterlibatan polisi dalam politik praktis menjadi salah satu akar persoalan yang membuat institusi kehilangan kepercayaan publik.
“Polisi itu politiknya sama dengan TNI, adalah politik negara, tidak boleh politik praktis,” tegas Ginting. “Patut diduga dalam sepuluh tahun era pemerintahan Jokowi, Kepolisian bermain di ranah politik praktis menjadi alat rezim kekuasaan Presiden Jokowi.”
Ginting juga mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait tanggung jawab kepemimpinan.
“Kalau busuk dari kepalanya, maka kepala harus dipotong. Sekarang Listyo Sigit yang kepalanya harus dipotong,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tuntutan publik terhadap pergantian Kapolri bukan semata karena individu, namun karena perlunya reformasi institusional demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.