Respons masyarakat terhadap sosok Shuniyya Ruhama sangat beragam, sebagian besar bernada negatif. Banyak yang mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan tegas dari otoritas keagamaan atau pemerintah terkait keberadaannya sebagai penceramah.
Beberapa komentar dari netizen antara lain:
- "Lah udah lama ternyata, kenapa gak ada tindakan tegas dari pemerintah?"
- "Ya Allah, kenapa baru viral sekarang ya?"
- "Astagfirullah, parah banget kalau dibiarkan."
Polemik ini tak hanya menyentuh ranah keagamaan, tapi juga memperluas diskursus tentang inklusivitas, gender, dan peran sosial dalam komunitas Muslim Indonesia.
Status Pernikahan dan Kehidupan Pribadi
Salah satu pertanyaan publik yang muncul adalah: apakah Shuniyya Ruhama sudah menikah dan memiliki suami? Hingga kini, tidak ada informasi resmi yang mengonfirmasi status pernikahan Shuniyya. Sosok ini juga belum memberikan klarifikasi publik terkait isu tersebut.
Dalam dunia maya, akun Instagram @shuniyya_ruhama disebut sebagai miliknya, namun tidak banyak informasi personal yang bisa ditemukan. Aktivitas di media sosialnya lebih banyak menyoroti kegiatan dakwah, penjualan produk batik, dan kutipan-kutipan keagamaan.
Etika Dakwah dan Identitas Gender: Sebuah Diskursus
Kasus Shuniyya Ruhama membuka diskusi panjang tentang peran dakwah dan bagaimana masyarakat melihat sosok penceramah dalam konteks identitas gender. Di satu sisi, dakwah adalah aktivitas yang terbuka untuk siapa saja yang ingin menyebarkan nilai kebaikan. Namun di sisi lain, nilai-nilai keagamaan di masyarakat Indonesia masih sangat konservatif dan cenderung menolak ketidaksesuaian identitas gender dengan norma yang berlaku.
Perdebatan ini menjadi lebih kompleks ketika sosok seperti Shuniyya aktif berdakwah di ruang publik. Publik pun terpecah antara yang menilai berdasarkan substansi ceramah, dan yang menilai dari aspek identitas personal penceramah.
Baca Juga: Coba Rekomendasi Minuman yang Bisa Bikin Kulit Kencang agar Terlihat Awet Muda
Perlunya Kebijakan dan Pendekatan Sosial yang Bijak
Pemerintah dan lembaga keagamaan menghadapi dilema etis dalam merespons kasus semacam ini. Apakah seseorang yang dianggap melanggar norma gender tetap diperbolehkan menyampaikan dakwah ke publik? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penceramah nonformal yang menyebarkan ajaran agama melalui media sosial?
Penting bagi otoritas untuk membuat kebijakan yang tidak hanya mengatur dari sisi legal-formal, namun juga mempertimbangkan pendekatan sosiologis yang berlandaskan hak asasi manusia.
Kasus viral Ustadzah Shuniyya Ruhama menjadi cermin kompleksitas realitas sosial keagamaan di Indonesia. Identitas gender, meskipun menjadi aspek personal, kini ikut menjadi parameter dalam menilai kelayakan seseorang dalam peran sosial tertentu.
Masyarakat perlu mengedepankan prinsip verifikasi, empati, dan kehati-hatian dalam merespons viralitas. Adapun bagi tokoh publik seperti Shuniyya, transparansi dan keterbukaan mungkin menjadi jalan terbaik untuk meredakan kontroversi dan membuka dialog yang lebih sehat.
