Kunjungi kantor desa atau kelurahan setempat untuk melaporkan situasi Anda. Biasanya, petugas akan membantu Anda mengisi formulir keberatan atau mengarahkan Anda ke aplikasi resmi seperti Aplikasi Cek Bansos.
Pastikan Anda membawa dokumen pendukung, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti kondisi ekonomi, misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
Proses ini penting untuk memastikan data Anda diperbarui dalam sistem DTSEN.
Selain itu, Anda juga dapat menghubungi call center Kementerian Sosial di nomor 1500-771 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Petugas akan membantu memverifikasi status Anda dan memberikan panduan terkait langkah selanjutnya. Penting untuk bersabar karena proses verifikasi membutuhkan waktu, terutama jika banyak pengajuan keberatan yang masuk.
Tips Agar Bansos Cair Tepat Waktu
Untuk menghindari masalah penyaluran di masa depan, ada beberapa langkah proaktif yang dapat Anda lakukan.
- Pertama, pastikan data pribadi Anda di DTSEN selalu diperbarui. Jika ada perubahan alamat, nomor telepon, atau anggota keluarga, segera laporkan ke kelurahan.
- Kedua, pastikan Anda memiliki rekening bank aktif yang sesuai dengan data di DTSEN, karena bansos sering disalurkan melalui transfer bank.
- Jika Anda menerima bansos melalui kantor pos, periksa jadwal penyaluran di kantor pos terdekat agar tidak ketinggalan.
Selain itu, hindari mempercayai informasi dari sumber tidak resmi yang menjanjikan bantuan cepat dengan imbalan tertentu.
Baca Juga: Benarkah Penggunaan Dana Bansos Anda, Dipantau oleh Pemerintah? Simak Penjelasannya
Penyaluran bansos dilakukan secara gratis oleh pemerintah, dan Anda tidak perlu membayar apapun untuk mendapatkannya. Jika ada pihak yang meminta bayaran, segera laporkan ke pihak berwenang.
Pemerintah memiliki kriteria tertentu untuk menentukan penerima bansos, seperti tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, dan kondisi sosial ekonomi.
Kriteria ini dapat berubah setiap tahap penyaluran, sehingga penting untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah.
