ILustrasi Gedung KPK. (sumber foto: dok. KPK)

Nasional

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Korupsi di BUMN Meski Ada UU Baru, Ini Alasannya!

Senin 19 Mei 2025, 21:47 WIB

POSKOTA.CO.ID - Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi diterbitkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak kehilangan taji dalam memberantas korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat berbicara di hadapan media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.

Baca Juga: Netizen Soroti Usulan KPK Soal Dana Besar untuk Parpol, Ramai-ramai Protes di Media Sosial

Budi menyampaikan, lembaganya tetap memiliki otoritas penuh untuk melakukan berbagai langkah pemberantasan korupsi di BUMN, mulai dari edukasi hingga tindakan hukum.

"Kami tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara menyeluruh di sektor BUMN, baik dalam bentuk pencegahan, pendidikan, penindakan maupun supervisi," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa para direksi, dewan komisaris, serta dewan pengawas di tubuh BUMN masih dikategorikan sebagai penyelenggara negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Oleh karena itu, tindakan korupsi di lingkup BUMN tetap bisa diproses KPK.

“Kerugian yang terjadi di BUMN tetap masuk dalam kategori kerugian negara,” tegasnya.

Baca Juga: KPK Ancam Jemput Paksa Dua Anggota DPR Terkait Dugaan Skandal Dana CSR Bank Indonesia

Sebagai bentuk penegasan sikap kelembagaan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran pada awal Mei 2025. Edaran ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh unit di internal KPK untuk memastikan tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, termasuk di perusahaan milik negara.

Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, sebelumnya juga sempat menyoroti sejumlah pasal dalam UU BUMN yang dinilai berpotensi membatasi peran KPK dalam menangani kasus korupsi di BUMN.

Beberapa ketentuan seperti Pasal 9G dan Pasal 4B dalam beleid tersebut dianggap bisa mempersempit ruang gerak KPK, lantaran menyebut kerugian di BUMN bukan termasuk kerugian negara.

Namun demikian, Setyo menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013, Nomor 62/PUU-XI/2013, hingga yang terbaru, Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan Nomor 26/PUU-XIX/2021, tetap menjadi rujukan utama dalam penanganan perkara korupsi di BUMN.

"Putusan MK tersebut sudah menjadi pegangan yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN tetap dalam lingkup kekayaan negara, sehingga korupsi di sana bisa ditindak," terang Setyo.

Dengan penegasan ini, KPK memastikan tidak ada celah bagi pelaku korupsi di BUMN untuk lolos dari jerat hukum, meskipun undang-undang baru tengah diberlakukan.

Tags:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan Usaha Milik NegaraKPK

Yugi Prasetyo

Reporter

Yugi Prasetyo

Editor