Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan, DPRD Kota Bogor Keluarkan Rekomendasi LKPJ 2024

Sabtu 17 Mei 2025, 14:26 WIB
DPRD mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Rabu, 14 Mei 2025, lalu. (Sumber: Istimewa)

DPRD mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Rabu, 14 Mei 2025, lalu. (Sumber: Istimewa)

BOGOR, POSKOTA.CO.IDDPRD Kota Bogor resmi mengeluarkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2024. Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna yang diselenggarakan pada, Rabu, 14 Mei 2025, lalu.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan LKPJ digunakan sebagai acuan Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemkot Bogor menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2024 diantaranya mendapatkan Opini Wajar tanpa Penegecualian (WTP) dari BPK untuk kedelapan kalinya, dan telah menerima sebanyak 104 penghargaan dari berbagai instansi dan lembaga.

Baca Juga: Pemkot Tetapkan Logo-Tema Hari Jadi Bogor ke-543

“Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor,” kata Adit, dalam keterangan tertulis yang diterima Poskota, Sabtu, 17 Mei 2025.

Berdasarkan laporan tim panitia khusus LKPJ 2024, Adityawarman menjelaskan terdapat dua garis besar evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor. Yakni evaluasi umum terhadap program prioritas dan evaluasi umum terhadap pelaksanaan pemerintahan tahun 2024.

Dari enam program yang diusung oleh Pemerintahan Bima Arya dan Dedie A. Rachim selama periode 2019 - 2024, DPRD Kota Bogor memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pemerintah Kota Bogor kedepannya harus lebih terukur dan rasional serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Konflik Sengketa Tanah di Rancabungur Bogor Berakhir Damai

“Salah satunya program Bogor Lancar, dimana penyelesaian masalah kemacetan belum terselesaikan.

Proses peralihan Biskita, pengurangan angkot dan penataan terminal di batas kota masih belum terlaksana dengan baik,” jelas Adit.

Kemudian untuk evaluasi umum, tercatat ada 23 rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Bogor.


Berita Terkait


News Update