“Aneh. Jika PSU Hasilkan PSU”. Judul ini pernah diangkat dalam kolom ini (Obrolan Warteg) pada 23 April 2025.
Disebut “aneh” karena meski telah digelar PSU, Pilkada masih saja diwarnai kecurangan dan politik uang. Padahal kita tahu, PSU digelar dengan harapan ada perbaikan, Pilkada lebih baik lagi, tanpa kecurangan dan politik uang.
Harapannya semua yang terlibat dalam Pilkada ulang kian menyadari untuk tidak lagi memainkan politik uang demi meraih kemenangan.
“Tapi PSU hasilkan PSU kini tidak aneh lagi.Nyatanya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemilihan Bupati – Wakil Bupati Barito Utara dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) ,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya mas Bro dan bang Yudi.
“Bukan itu saja, MK juga mendiskualifikasi dua paslon yang ikut pilkada ulang karena keduanya terlibat politik uang dalam PSU,” kata Yudi.
“Artinya PSU yang kedua kalinya itu harus dimulai dari nol lagi, dengan paslon baru yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol karena tadi paslon lama sudah dicoret dari daftar,” kata mas Bro.
“Berarti PSU hasilkan PSU tidak aneh lagi dong,” kata Yudi.
“Menurut saya masih terasa aneh. Keanehan yang menjadi nyata, aneh tapi nyata adanya. Sudah disemprit, sudah disuruh diulang karena politik uang, begitu diulang masih saja melakukan kesalahan yang sama, jual beli suara,” jelas Heri.
“Kalau dalam PSU yang kedua nanti, masih menghasilkan PSU lagi, kian aneh dong, “ kata Yudi.
“Tafsiran bisa berbeda, tergantung dari sudut pandang mana. Ibarat gelas putih bersih berisi kopi, tafsir bisa beragam, dari mana kita melihatnya,” kata Heri.
“Yang pasti, politik uang bisa dikatakan semakin TSM ( terstruktur, sistematis dan masif). Diskualifikasi paslon dari kepesertaan pemilihan kepala daerah sebagai indikasinya,” kata mas Bro.
“Wah sia – sia dong, dua kali pilkada digelar dengan dana yang cukup besar, miliaran rupiah, tetapi hasilnya masih nol - nol,” kata Yudi.
“Ini bukan hanya soal berapa dana yang telah dikucurkan, tetapi yang lebih penting lagi kepastian kepemimpinan daerah menjadi tertunda. Program pembangunan daerah untuk rakyat menjadi terhambat,” urai mas Bro.
“Lantas gimana solusinya,” tanya Yudi.
“Nggak ada jalan lain, kecuali setop politik uang. Nggak ada lagi jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah,” kata Heri.
“Nggak ada yang jual, jika tak ada pembeli,” tambah mas Bro. (Joko Lestari).