"Kami mendesak Pemkab segera menerbitkan SK sebelum Juni 2025 nanti. Kalau lewat, tunjangan tidak bisa diterima oleh para guru PPG non ASN," tuturnya.
Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya soal hak finansial, melainkan juga menyangkut keadilan dan pengakuan atas profesionalisme guru.
"Para guru yang telah menyelesaikan PPG telah memenuhi beban kerja dan kompetensi yang dipersyaratkan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menahan hak kami," ujarnya.
Baca Juga: Penjual Hewan Kurban di Pandeglang Mulai Bersiap jelang Idul Adha
Kabid Pegawai dan Ketenagaan Disdikpora Pandeglang, Mu’min mengaku, belum bisa memberikan solusi saat ini. Ia akan merapatkan tuntutan guru honorer dengan pimpinan.
Mu’min berharap DPRD Kabupaten Pandeglang turut andil menyelesaikan permasalahan ini.
"Para guru honorer yang telah lulus sertifikasi ini berharap agar Pemkab Pandeglang segera mengambil tindakan nyata dan menerbitkan SK Petikan Bupati yang dibutuhkan supaya honor sertifikasi mereka dapat segera dicairkan," tuturnya.
Ia tidak memungkiri keterlambatan pencairan tunjangan tersebut bisa mempengaruhi kinerja para tenaga pendidik. Untuk itu, tunjangan diharapkan segera cair.
"Keterlambatan pencairan honor ini tentu memang bisa berdampak pada semangat dan kinerja para pendidik. Ya mudah-mudahan segera ada solusinya," ucap dia.
