Pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat.
Setelah sebelumnya disalurkan pada Januari hingga Maret, bantuan untuk alokasi April hingga Juni akan kembali disalurkan pada bulan Mei.
Program bantuan pangan ini direncanakan hanya berlangsung untuk enam bulan pertama tahun 2025, sehingga distribusi terakhir akan dilakukan hingga bulan Juni.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) turut dijadwalkan berlanjut pada Mei 2025. Bantuan pendidikan ini ditujukan kepada siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang terdaftar dalam SK nominasi pencairan 2025 dan telah melakukan aktivasi rekening bantuan.
Penerima manfaat diharapkan segera mengecek saldo rekening masing-masing serta memastikan kelengkapan administrasi agar proses pencairan berjalan lancar.
4. Bantuan BPNT/Sembako Tahap 2
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako tahap kedua juga masuk dalam daftar bantuan yang akan dicairkan pada Mei 2025.
Total bantuan subsidi saldo dana bansos BPNT sebesar Rp600.000 akan diberikan kepada masing-masing KPM untuk periode April, Mei, dan Juni.
Seperti pada penyaluran sebelumnya, pencairan BPNT tahap ini umumnya dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan PKH. Penerima diminta untuk memperhatikan jadwal yang akan diumumkan oleh dinas sosial daerah atau bank penyalur.
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Terakhir, pemerintah juga akan kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Setiap KPM yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk bulan Mei 2025, pencairan diprioritaskan bagi desa-desa yang belum menerima BLT Dana Desa pada bulan sebelumnya.
Kelima program bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memastikan perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait jadwal dan mekanisme pencairan bantuan.
