Bansos PKH Tahap 2 Tidak Cair ke 1,7 Juta Keluarga, Ternyata Ini Penyebabnya

Jumat 16 Mei 2025, 22:54 WIB
NIK e-KTP Anda siap menerima penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 2025 Rp600.000 lewat Rekening KKS. (Sumber: Poskota/Gabriel Omar Batistuta)

NIK e-KTP Anda siap menerima penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 2025 Rp600.000 lewat Rekening KKS. (Sumber: Poskota/Gabriel Omar Batistuta)

POSKOTA.CO.ID - Pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua yang semestinya menjadi kabar baik bagi jutaan penerima manfaat justru berubah menjadi sumber ketidakpuasan di banyak daerah.

Berdasarkan data resmi, sekitar 1,7 juta KPM tidak memperoleh bantuan pada tahap ini. Padahal, banyak di antara mereka menerima PKH pada tahap pertama tahun yang sama.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: Mengapa bantuan yang sebelumnya diterima kini tidak lagi cair?

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Ayu Ting Ting ke KUA, Ayah Ojak: Calon Mantu

PKH: Komitmen Pemerintah untuk Keluarga Rentan

PKH merupakan program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga dengan kategori rentan anak sekolah, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, keberlangsungan status sebagai penerima bantuan tidak bersifat permanen. Setiap tahap pencairan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data terbaru oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Penyebab Gagal Cairnya Bantuan PKH Tahap Kedua

1. Verifikasi dan Validasi Data Ketat

Proses validasi yang ketat merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Namun, sistem ini juga menyingkirkan data keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat, baik karena perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun data yang tidak diperbarui secara berkala.

Contohnya:

  • Anak penerima bantuan telah lulus sekolah
  • Lansia meninggal dunia
  • Ibu hamil sudah melahirkan
  • Tidak ada lagi anggota keluarga yang memenuhi komponen persyaratan

Verifikasi yang berbasis data elektronik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadikan kelayakan bantuan sangat bergantung pada keakuratan dan pembaruan data.

2. Ketidaksesuaian Data Kependudukan

Salah satu penyebab teknis dominan adalah ketidaksesuaian data antara:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil
  • Nomor rekening bantuan di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak aktif atau tidak sinkron dengan data bank penyalur

Akibatnya, meskipun seseorang secara administratif masih masuk dalam daftar KPM, pencairan bantuan dapat terhambat atau bahkan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

Respons Pemerintah dan Jalur Pemutakhiran Data


Berita Terkait


News Update