BEKASI, POSKOTA.CO.ID – Seorang wali murid di Babelan, Kabupaten Bekasi, menolak keras program pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Program itu dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan.
Adhel Setiawan, 48 tahun, orang tua murid asal Babelan, bahkan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. Ia menyebut program tersebut sebagai bentuk keputusasaan.
“Anak-anak itu bukan objek. Mereka punya kehendak, martabat, karsa, dan bakat yang diberikan Tuhan sejak lahir. Tapi di sini mereka dijadikan kelinci percobaan,” kata Adhel, Selasa, 13 Mei 2025.
Baca Juga: Bawa Siswa Bermasalah ke Barak Militer Dianggap Bukan Solusi, Begini Tanggapan Kak Seto
Adhel mengaku resah karena anak-anak hanya karena dianggap nakal, justru dikirim ke barak militer untuk dipotong rambut, disuruh baris-berbaris, merayap di tanah, dan mengenakan atribut militer.
“Itu bukan solusi. Pendidikan harusnya memanusiakan manusia. Harus ada pendekatan psikologis, bukan tekanan fisik. Tugas mendidik ada pada guru dan orang tua, bukan militer,” tegasnya.
Ia mempertanyakan dasar hukum dan transparansi program itu. Menurutnya, tidak ada kurikulum jelas maupun jaminan perubahan perilaku setelah keluar dari barak.
“Bukan semua anak bercita-cita jadi tentara. Ada yang mau jadi dokter, pengacara, seniman. Masa semuanya dilatih ala militer?” ujarnya.
Penolakan juga datang dari LBH Pendidikan Indonesia. Direktur Eksekutif Rezekinta Sofrizal menyebut program ini bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 8.
.jpg)
