POSKOTA.CO.ID – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, meninjau langsung pelaksanaan program Pendidikan Karakter Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, 10 Mei 2025.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap implementasi program pendidikan yang mengusung disiplin dengan pendekatan khas militer, namun tetap mengedepankan perlindungan serta hak-hak anak.
Dalam keterangannya, Seto Mulyadi menegaskan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak anak selama pelaksanaan program tersebut.
“Sering kali ada anggapan keliru. Meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” ujar Seto, dikutip oleh Poskota dari situs resmi Pemda Provinsi Jawa Barat.
"Anak-anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi,” tambahnya,
Menurut keterangan tersebut, pelaksanaan Pendidikan Karakter Panca Waluya diperkuat dengan pengawasan intensif dari berbagai pihak guna memastikan bahwa program ini tidak hanya aman tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan militer, namun pendekatannya telah disesuaikan agar sesuai dengan bahasa dan kebutuhan anak-anak.
Kendati demikian, kebijakan membawa siswa bermasalah ke barak militer ini pun memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kirim Angkatan Pertama 'Siswa Nakal' ke Barak Militer Hari Ini, Bakal Dididik 6 Bulan
Human Rights Working Group Indonesia (HRWG) melalui akun Instagram resminya mengkritik keras praktik mengirim anak ke barak militer sebagai bentuk disiplin.
Dalam unggahan tersebut, HRWG menegaskan bahwa upaya tersebut “bukan solusi” dan merupakan "pelanggaran hak anak".
"Mengirim anak ke barak militer karena dianggap ‘nakal’ bukan solusi, itu pelanggaran hak anak!” HRWG menolak bahwa tawuran, bolos, atau kecanduan game dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak anak atas kasih sayang, pendidikan yang layak, serta perlindungan," tulis akun Instagram @indonesia.hrwg pada Kamis, 8 Mei 2025.
HRWG mengingatkan bahwa pendekatan keras tersebut berpotensi menimbulkan trauma, hilangnya rasa aman, dan bahkan putus sekolah.