POSKOTA.CO.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut membuka suara terkait polemik pemakzulan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.
Belakangan ini, memang muncul berbagai dorongan agar Gibran dimakzulkan sebagai Wapres karena tidak sesuai dengan konstitusi.
M Said Didu, sebagai salah satu politisi yang vokal mengkritik pun ikut membuka suara.
Melalui akun X resmi @msaid_didu, ia menegaskan bahwa jika ingin bangsa Indonesia diperbaiki atas kerusakan keluarga Jokowi, maka Gibran memang harus dimakzulkan.
“Jika bangsa Indonesia mau diperbaiki atas kerusakan yg dibuat oleh keluarga Jokowi selama ini, maka Gibran harusnya dimakzulkan,” cuitnya seperti dilansir Poskota pada Minggu, 11 Mei 2025.
Selain itu, M Said Didu juga mengunggah video ketika ia diundang ke salah satu acara di stasiun televisi.
Dalam acara tersebut, ia menyebut adanya protes dari purnawirawan karena menganggap dengan naiknya Gibran membuat seolah masa pemerintahan Jokowi berjalan tiga periode.
Baca Juga: Dianggap Tak Cocok sebagai Wapres, Pakar Hukum Tata Negara: Gibran Tidak Punya Karir Politik
“Mereka-mereka (purnawirawan) berpendapat ini Jokowi tiga periode,” tuturnya.
Sehingga, politis 62 tahun itu menyimpulkan, jika ingin kembali ke nilai moral, Gibran harus dimakzulkan.
“Jadi kesimpulan saya, bapak, ini pilihan. Kalau negara mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan politik yang sehat, maka makzulkan,” katanya.
Baca Juga: Mungkinkah Wapres Gibran Rakabuming Raka Dimakzulkan? Begini Kata Rocky Gerung
“Kalau mau melanjutkan kehancuran bangsa ini dan mengabaikan semua tadi itu, maka jangan dimakzulkan,” pungkas M Said Didu.
Isu pemakzulan Gibran
Belakangan ini, muncul isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh sejumlah purnawirawan TNI.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi dalam negara demokrasi. Ia menekankan bahwa proses pemakzulan harus melalui prosedur konstitusional yang melibatkan MPR dan MK
.webp)
