JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Komite Politik Nasional Partai Buruh, Rivaldi Haryo Seno menyebut, setidaknya ada enam aspirasi yang bakal disuarakan kelompoknya dalam aksi May Day besok, 1 Mei 2025.
Ia sangat berharap pemerintahan Prabowo Subianto mau mengakomodir tuntutan buruh dalam perayaan May Day 2025 ini.
Berbeda dengan lokasi May Day 2025 yang akan dihadiri Prabowo di Monas, Rivaldi mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Komite Politik Nasional dan Gebrak akan menggelar aksinya di depan DPR RI.
Tuntutan itu yakni agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang tujuannya untuk memiskinkan para koruptor.
Baca Juga: Polres Tangsel Tangkap 23 Penjahat Jalanan Sejak Maret 2025
"Karena kalau tanpa UU Perampasan Aset, koruptor itu tidak akan pernah jera," kata dia saat mengisi diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu 30 April 2025.
Tuntutan kedua, lanjut Rivaldi yakni meminta segera disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga.
Kemudian yang ketiga, meminta agar pemerintah mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.
Sementara, apirasi keempat yaitu mereformasi sistem politik yang meliputi revisi UU Parpol dan UU Pemilu.
Baca Juga: Dukung Transportasi Umum, PSI Ingatkan Pemprov Jakarta Perkuat Infrastruktur dan Mitigasi Risiko
"Kelima kami meminta agar pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja dan yang terakhir pemerintah harus mengambil alih saham perusahaan di sektor perkebunan dan juga mineral sebanyak 51 persen," tuturnya.
Rivaldi menyebut pihaknya masih optimistis Prabowo mau mendengar aspirasi buruh. Apalagi, di awal pemerintahannya, Prabowo telah menaikkan upah buruh sebesar 6,5 persen di tahun.
"Dan keputusan itu disampaikan langsung oleh beliau. Kami tetap apresiasi kenaikan 6,5 persen upah meskipun tentu harapan buruh jauh lebih dari itu," ucapnya.
Terlebih, ia menyebut sebenarnya program yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo sebenarnya cukup baik. Diantaranya terkait program makanan bergizi gratis hingga koperasi merah putih.
"Program Pak Prabowo sebenarnya banyak yang bagus dan revolusioner dalam teorinya tapi sayangnya riskan dijadikan biang keladi korupsi," kata Rivaldi.
Karena itu, ia menilai perlu adanya pengawasan antar lembaga agar program yang niatnya baik ini bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya penyelewengan.
