Terakhir, MKK meminta Pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan subsidi yang merugikan penerima.
Ketua Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Wahyu Muryadi, menegaskan bahwa naskah Resolusi MKK 2025 tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat, baik eksekutif dan legislatif untuk menjadi pertimbangan dalam menjalankan dan melahirkan program untuk kepentingan masyarakat.
“Resolusi MKK 2025 ini adalah upaya dan perjuangan para kiai kampung dan juga para Bu Nyai Kampung untuk kemaslahatan umat. Semoga pemerintah bisa memperhatikan resolusi ini,” kata Wahyu.
