Jika ditemukan perbedaan dalam nama, alamat, atau nomor identitas, maka sistem dapat menolak pencairan bantuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penerima untuk selalu memastikan data mereka sudah benar dan sesuai dengan dokumen kependudukan.
3. Menerima Lebih dari Satu Jenis Bansos
Pemerintah memiliki kebijakan bahwa setiap keluarga hanya boleh menerima satu jenis bantuan sosial dalam satu periode tertentu. Jika dalam satu KK terdapat lebih dari satu bantuan yang diterima, maka salah satu bantuan tersebut dapat dihentikan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi bansos lebih merata sehingga lebih banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan manfaat yang sama.
4. Tidak Melakukan Pembaruan Data Secara Berkala
KPM yang tidak memperbarui data mereka secara berkala berisiko kehilangan haknya sebagai penerima PKH. Perubahan dalam keluarga, seperti anggota keluarga yang meninggal dunia, perubahan status ekonomi, atau anak yang sudah tidak bersekolah, harus segera diperbarui di dinas sosial.
Jika data yang tercatat dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi terbaru, maka bantuan dapat ditangguhkan hingga penerima melakukan perbaikan data.
Baca Juga: Pemilik NIK KTP Ini Masuk Daftar Penerima Saldo Dana Bansos BPNT 2025, Cek Selengkapnya!
5. Tidak Memenuhi Kewajiban sebagai Penerima PKH
Sebagai penerima manfaat, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi agar tetap bisa mendapatkan bansos PKH, antara lain:
- Memastikan anak-anak yang masih sekolah tetap bersekolah.
- Mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita.
- Berpartisipasi dalam kegiatan yang diwajibkan oleh pendamping PKH.
- Jika salah satu dari kewajiban ini tidak dipenuhi, maka bantuan PKH dapat dihentikan sebagai bentuk sanksi dari pemerintah.
6. Masalah Teknis dalam Administrasi Pencairan
Selain faktor di atas, ada juga kendala teknis yang bisa menyebabkan bantuan tidak cair, seperti:
.jpeg)
