Namun, pada tahun 2024, data penerima bantuan beras diubah ke basis data baru, yaitu P3KE milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Akibat perubahan ini, banyak penerima PKH dan BPNT yang tidak lagi mendapatkan bantuan beras tersebut.
Informasi terbaru menunjukkan bahwa sejak akhir 2024 hingga awal 2025, pemerintah mempertimbangkan penggunaan data baru untuk berbagai jenis bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa perubahan data dapat menyebabkan penerima lama kehilangan bantuan, sementara yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan mungkin akan terdaftar sebagai penerima.
Meski demikian, kabar baik datang dari hasil rapat koordinasi antara Menteri Sosial, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan beberapa pihak terkait lainnya.
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, memastikan bahwa penyaluran bantuan pada triwulan pertama 2025 masih akan menggunakan data lama, yaitu DTKS, sebelum data baru diterapkan secara penuh pada triwulan kedua atau ketiga.
Dalam rapat tersebut, tiga langkah strategis dirancang untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial:
- Prapenyaluran, yang mencakup revisi regulasi dan pembentukan satuan tugas untuk penyaluran bantuan.
- Penyaluran, yang akan diawasi secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
- Evaluasi dan pemutakhiran data, yang akan dilakukan secara berkala agar data penerima selalu akurat.
Sebagai informasi, status pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama 2025 masih berdasarkan data DTKS yang digunakan pada tahun sebelumnya.
Belum ada perubahan signifikan yang terpantau melalui aplikasi monitoring resmi seperti SIKS-NG.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi dari sumber terpercaya dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi di media sosial.
Pencairan bantuan sosial menjadi harapan besar bagi keluarga yang membutuhkan di tengah tantangan ekonomi.
Namun, kehati-hatian dalam menyaring informasi dan menunggu pengumuman resmi akan membantu memastikan bantuan diterima tepat waktu dan sesuai hak penerima.
