Bantuan sebesar Rp500.000 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2024. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank pemerintah setempat.
BLT BBM (Bahan Bakar Minyak)
Skema baru BLT BBM yang tengah disiapkan akan menggunakan sistem teknologi pemerintah (government technology) untuk memastikan penerima membuka rekening bank khusus.
Bantuan ini hanya bisa digunakan sesuai panduan pemerintah, seperti membeli bahan makanan tertentu di wilayah pedesaan. Jadwal pencairan BLT BBM akan diumumkan oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025 untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
Program ini diharapkan mampu mencegah stunting dan mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. MBG menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMK, dengan rencana perluasan untuk ibu menyusui dan anak usia di bawah dua tahun.
Bantuan Beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah)
Alokasi bantuan beras akan dilakukan selama enam bulan pada tahun 2025, dengan penyaluran tahap pertama untuk bulan Januari dan Februari.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi, menyatakan bahwa empat bulan penyaluran berikutnya akan diputuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut.
Bantuan PKH dan BPNT
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap pertama akan disalurkan mulai akhir Januari hingga pertengahan Februari 2025.
Penyaluran dilakukan setiap dua bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau setiap tiga bulan melalui kantor pos.
Pemerintah memastikan bahwa data penerima bansos menggunakan basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari BPS agar bantuan lebih tepat sasaran.
Komitmen ini merupakan langkah konkret dalam memerangi kemiskinan dan memastikan subsidi diberikan secara adil.
Dengan berbagai program bantuan sosial yang telah dijadwalkan, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah ini guna memperkuat perlindungan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
