2. Terdaftar dalam DTKS
Selain tergolong sebagai KPM, keluarga penerima manfaat juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS adalah basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi dan menentukan keluarga mana yang berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial.
Data ini mencakup informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi keluarga, seperti tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, dan lain-lain.
3. Memiliki KKS
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah salah satu identitas yang diberikan kepada keluarga yang telah terverifikasi sebagai KPM.
Kartu ini berfungsi sebagai alat untuk mengakses bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan KKS, keluarga harus melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pihak terkait.
Jika data yang diberikan sesuai dan keluarga tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka KKS akan diterbitkan dan diberikan kepada mereka.
Kartu ini harus dijaga dengan baik, karena merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
4. Tidak Tergolong sebagai Pejabat
Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial adalah bahwa mereka tidak boleh tergolong sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa bantuan sosial harus difokuskan pada keluarga yang benar-benar miskin dan rentan miskin, sementara kelompok-kelompok tersebut umumnya memiliki penghasilan yang lebih stabil dan memadai.
