.jpg)
Hati-hati loh, penanganan politik uang pada pemilu legislatif dan pilpres itu berbeda dengan pilkada.
Pada pileg dan pilpres, pemberi uang yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda, sedangkan pada pilkada, bisa keduanya. Pemberi dan penerima terkena pidana.
“Kalau ketahuan, kalau tidak ya aman-aman saja,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.
“Semuanya terjerat sanksi pidana kalau ketahuan, terdapat bukti yang cukup kuat telah melakukan pelanggaran hukum,” kata Yudi.
“Tetapi siapa yang menjamin tidak ketahuan menerima uang terkait pilkada. Apalagi sekarang zaman keterbukaan, semuanya dengan mudah dapat terdeteksi. Karenanya hati – hati,” kata mas Bro.
“Iya. Sekarang semuanya serba canggih. Ibaratnya tembok saja bisa melihat dan merekam apa yang kita bicarakan,” kata Yudi.
“Wah.. masa sih,” celetuk Ayu Bahari, pedagang warteg.
“Betul Yu, makanya kita jangan suka jelek – jelekin orang lain, jangan sebar kabar bohong,” kata Heri.
“Apalagi transaksi politik. Untung kita cuma sesaat, sedangkan dia selamanya, paling nggak lima tahun ke depan,” kata mas Bro.
“Karena nggak usah jual suara. Kalaupun dipaksa - paksa, ambil uangnya buang amplopnya, jangan coblos gambarnya,” kata Yudi.
“Nggak konsekuen dong. Mau terima uangnya, nggak coblos gambarnya,” kata Heri.
“Karenannya yang terbaik adalah tidak menerima pemberian uang dari calon kandidat atau utusannya,” kata mas Bro.
“Kalau dipaksa gimana?,” tanya Heri.
“Bilang saja, pencalonan mau diskualifikasi atau dilaporkan ke Bawaslu,” kata mas Bro.
“Teganya?,” kata Heri.
“Ini bukan soal tega dan tidak tega. Tetapi dengan mengiming – imingi uang dalam pemilihan tak ubahnya memaksakan kehendak untuk memilih dirinya. Orang memberikan hak suaranya sesuai hati nuraninya, bukan karena adanya paksaan,apalagi ditakut- takuti,” jelas mas Bro.
“Intinya kalian harus berani menolak politik uang agar kompetisi menjadi sehat,” kata Heri.
“Lebih baik kalah terhormat, ketimbang menang tapi curang dengan membeli suara,” kata Yudi. (Joko Lestari)
