Ia sendiri mengakui telah mengantongi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hanya saja belum mengantongi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).
"Untuk penerbitan NUPTK itu harus menggunakan SK Dinas, sementara kita SK-nya SK sekolah," pungkasnya.
Diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik," kata Heru belum lama ini.
Heru menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.
Selain merekomendasikan Dapodik kepada 4.000 guru honorer, Pj. Gubernur Heru mengatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024 mendatang.
"Pada 2025 nanti, Pemprov DKI akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri," katanya. (Pandi)
