JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Calon Presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan menghadiri kegiatan Jami'yah Lil Maslahatil Ummah Mujadalah Kiai Kampung di Kastil Atamimi Palace yang berada di Villa Puncak Tidar, Malang Sabtu, 18 November 2023 malam.
Dalam kesempatan ini, Anies berbincang hangat dengan para kiai kampung dan Bu Nyai yang hadir di acara tersebut.
Dalam kunjungan itu, Prof Siti Zuhro sebagai perwakilan Bu Nyai bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa. Sebagai Capres Ia ingin Anies menekan kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
"Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies," kata Siti Zuhro dikutip dari siaran Youtube Mujadalah Kiai Kampung, Sabtu (19/11).
Anies kemudian menjawab itu. Ia mengatakan semua kebijakan yang dilakukan harus berlandas pada unsur keadilan.
"Keadilan itu bukan hanya diucapkan pada saat upacara, ketika Pancasila diungkapkan 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' keadilan itu harus menjadi pegangan operasional penyusunan kebijakan," jawab Anies.
Anies mengatakan akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan memenuhi unsur keadilan. Tak hanya itu, lanjut dia, akan ada juga pertanyaan bagaimana bila terjadi ketimpangan di Indonesia dari mulai pendidikan hingga ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa.
"Pertanyaannya akan memenuhi unsur keadilan tidak, dan apa yang terjadi ketimpangan, ketimpangan antar kota-desa, ketimpangan antara pulau Jawa dan luar Jawa, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, ketimpangan antar madrasah dan sekolah umum. Itu namanya ketimpangan," tutur Anies.
Untuk diketahui, para kiai kampung ini hadir dan memberikan resolusi atau semacam kontrak politik yang dibacakan oleh pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid. Resolusi ini diharapkan dijalankan oleh capres yang hadir.
Resolusi berkaitan dengan kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat harus terpenuhi, mulai pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Mereka ingin presiden terpilih membuat kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Resolusi yang disepakati, pertama adalah menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Karena, dari temuan masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji jauh di bawah kata layak. Mereka ingin 20 persen dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut.
