Indop: Apa Iya Indonesia Jadi Negara Maju

ADA berita yang menggembirakan dalam dua hari terakhir ini. Ya, Bank Dunia telah mengelompokkan Indonesia ke dalam kelas yang lebih tinggi, yakni negara berpenghasilan menengah atas. Namun, negara tercinta ini masih jauh dari level negara berpenghasilan tinggi alias negara maju.

Tentu saja, berita ini di satu menunjukkan sisi positif yakni pembangunan di Indonesia yang mencakup 34 provinsi menunjukkan hasil yang bagus. Artinya, pembangunan mulai merata di seluruh provinsi.

Tidak mengherankan jika pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad kuat untuk memindahkan Ibukota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ini semata-mata demi pemerataan pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di seluruh daerah.

Bank Dunia menyebut negara El Salvador, Indonesia, serta Tepi Barat dan Gaza, semuanya sangat dekat dengan ambang pendapatan menengah atas pada 2021. Ini dikutip dari keterangan Bank Dunia, Senin (3/7).

Artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi pada 2022, sudah cukup membawa perekonomian tersebut pada kategori menengah atas.

Bank Dunia berpendapat, Indonesia bisa ada di posisi negara menengah atas karena perekonomian yang tumbuh kuat senilai 5,3% tahun lalu. Dari situ, pendapatan per kapitanya mencapai US$ 4.580 atau naik daripada tahun sebelumnya yang senilai US$ 4.140.

Namun apakah pendapat Bank Dunia tersebut sesuai dengan fakta di lapangan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, saat ini masih dirasakan untuk mencari uang di masyarakat masih susah.

Banyak pekerja yang mengalami bangkrut atau gulung tikar sehingga terpaksa mem-PHK karyawannya. Mereka yang terkena PHK pun banyak yang beralih menjadi driver ojek online, kurir, mencoba keuntungan di media sosial (medsos) dan lainnya.

Sulitnya lapangan kerja ini membuat di masyarakat sempat beredar ungkapan bahwa yang aman saat ini bagi pekerja yakni menjadi ASN, karyawan BUMN, TNI/Polri, anggota legislatif dan Lembaga pemerintah non kementerian.

Ini tidak lepas keuangan mereka yang ditanggung oleh APBN maupun ABPD tempat para pekerja tersebut bernaung. Padahal, di sisi lain banyak masyarakat yang melirik usaha kecil menengah (UKM) yang mempunyai penghasilan lumayan.

Sebagai contoh, mereka yang berusaha di bidang minuman yang marak di pinggir jalan ternyata mempunyai penghasilan yang lumayan. Bahkan, mereka sedikitnya bisa mendapat sedikitnya Rp200 ribu perhari bersih, setelah dipotong pengeluaran dan lainnya.

Kita berharap, dengan masuknya Indonesia ke dalam negara berpenghasilan menengah ke atas bisa memicu masyarakat untuk lebih kreatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk mencari rezeki halal misalnya berdagang atau lainnya.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih mencari alternatif lain dalam meningkatkan perekonomi di masyarakat bawah. Semoga Indonesia bisa menjadi negara maju. (Sutiyo)