JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta merajut silaturahmi dengan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam Acara halal bihalal bertajuk ‘Jakarta Sejuk, Merawat Kebhinekaan dan Memperkuat RI’, di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI pada Rabu (24/5/2023) untuk meredam ketegangan menjelang Pemilu 2024.
Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Panitia Halal Bi Halal Dr Syarif mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik karena para calon legislator dan senator sudah mendaftarkan diri ke KPU.
Bahkan tidak lama lagi, kata dia, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar di KPU RI.
“Dinamika politik di Jakarta ke depan akan sangat menyita perhatian publik, karena Jakarta boleh disebut sebagai episentrum politik,” kata Syarif dikutip, Kamis (25/4/2023).
Menurut dia, dalam dinamika ini tentu akan ada ketegangan dan berpotensi ekses atau peristiwa yang melampaui batas. Namun potensi itu bisa diredam jika para pemangku kepentingan dan masyarakat kompak menjaga kedamaian saat Pemilu 2024 mendatang.
“Sebagai dinamika tentu lumrah, dan kita harus cerdas meletakkan diri dan mengelolanya sesuai peran masing-masing lembaga, pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Seberat apapun masalah yang dihadapi pada tahun politik ini, dia berharap Pemprov DKI Jakarta tetap fokus bekerja secara profesional, menjaga integritas dan menjunjung akuntabilitas. Hal ini penting ditekankan agar pelayanan publik di Jakarta tetap terjaga prima.
“Menjaga kondusifitas warga Jakarta menurut saya ini adalah perintah ajaran agama dan hukumnya wajib,” sambungnya.
Dia juga menyadari, tantangan pembangunan di Indonesia khususnya di Jakarta makin hari dirasa cukup berat. Karena itu, diperlukan kerja keras secara bersama-sama antara Pemerintah dengan elemen masyarakat.
“Satu hal yang penting saya ingin tekankan adalah keteladanan dari Pemprov DKI Jakarta. Saya meyakini sejatinya masyarakat kita sangat mudah diajak kerja sama dan berkolaborasi,” ucapnya.
Namun demikian, diamerasa prihatin pada sikap aparatur yang tidak seirama dengan kebijakan yang sudah digariskan pimpinannya. Hal ini tentunya dapat mengganggu kepercayaan publik.
